MITRABERITA.NET | Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Usman Lamreung, menyikapi wacana yang berkembang terkait usulan Risman Rachman mengenai perlunya struktur khusus penanganan pascabencana di Aceh. Meski sepakat perlu ada langkah luar biasa, Usman memberikan catatan kritis mengenai bentuk lembaga yang diusulkan.
Menurut Usman, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) tidak akan cukup kuat untuk menyelesaikan kompleksitas kerusakan di lapangan. Ia mengusulkan agar pemerintah langsung membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) dengan kewenangan penuh, sebagaimana model keberhasilan Aceh di masa lalu.
Usman menilai Satgas memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan eksekusi dan anggaran. “Kita harus objektif melihat kondisi Aceh. Jika hanya Satgas, ia hanya bersifat koordinatif dan administratif. Begitu masa tugas habis, persoalan di lapangan sering kali belum tuntas,” jelasnya.
Usman menegaskan bahwa kebijakan yang pernah sukses tidak ada salahnya untuk diduplikasi. Model Badan Rehab-Rekon seperti masa pemulihan pasca bencana Tsunami dulu disebutnya adalah standar emas.
“Kita hanya perlu menyesuaikan fungsinya dengan kebutuhan terkini. Badan memiliki otoritas yang lebih otonom untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan kembali infrastruktur rakyat,” tegasnya.
Belajar dari Argumen Jusuf Kalla
Sebagai landasan urgensi, Usman mengingatkan kembali pernyataan tokoh bangsa, Jusuf Kalla (JK), mengenai peta bencana di Sumatera. JK secara eksplisit menyatakan bahwa bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, memiliki tingkat kerumitan yang luar biasa.
“Bencana di Sumatera, khususnya yang terjadi di Aceh, itu lebih parah dari tsunami jika dilihat dari sisi frekuensi dan kerusakan strukturnya,” tuturnya mengutip pernyataan JK.
Ia menegaskan, pernyataan JK tersebut harus menjadi alarm bagi semua pihak. “Kalau skalanya sudah disebut lebih parah dari tsunami oleh seorang tokoh yang terlibat langsung dalam rekonstruksi Aceh, lantas mengapa kita hanya ingin menyelesaikannya dengan Satgas?” tanya Usman.
Menurutnya, argumen JK menunjukkan bahwa kehancuran ekonomi, sosial, dan fisik akibat bencana hidrometeorologi di Aceh membutuhkan penanganan yang bersifat institusional dan jangka panjang.
Itu sebabnya, Usman menekankan bahwa substansi dari apa yang disuarakan Risman Rachman adalah pentingnya respons cepat pemerintah. Namun, ia menekankan agar respons tersebut tidak tanggung-tanggung.
“Saya mensikapi usulan Risman Rachman sebagai momentum bagi Pemerintah Pusat dan daerah untuk sadar. Tapi saran saya, jangan hanya Satgas. Bentuklah Badan Rehab-Rekon. Berikan kewenangan untuk bekerja lintas sektor agar rakyat Aceh tidak terus-menerus menjadi korban birokrasi pascabencana,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
