MITRABERITA.NET | Majelis Adat Aceh (MAA) hingga kini masih kosong dari jabatan pemimpin definitif setelah wafatnya Prof. Farid Wajdi beberapa tahun lalu, masa kekosongan yang telah berlangsung terlalu lama.
Keadaan ini mengundang keprihatinan besar karena lembaga yang seharusnya menjadi simbol pelestarian adat dan budaya Aceh tersebut justru tidak lagi menjalankan fungsi vitalnya.
“Tanpa Ketua definitif, MAA kini terjebak dalam stagnasi, tidak menghasilkan produk atau kebijakan yang dapat menjaga marwah adat Aceh,” ujar Pengamat Politik Dr Usman Lamreung, Kamis 14 November 2024.
Usman Lamreung menjelaskan, Aceh dikenal dengan warisan budaya yang kaya, namun tanpa adanya kepemimpinan yang jelas di MAA, adat istiadat yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Aceh perlahan mulai tergerus oleh pengaruh luar.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya tersebut, justru terus mengalami permasalahan internal tanpa adanya perhatian serius dari pihak Pemerintah Aceh, khususnya dari Pj Gubernur Aceh.
“Lembaga Adat Aceh yang kini semakin terlupakan dan rapuh, seharusnya segera mendapatkan perhatian lebih,” katanya.
Usman mengatakan, Lembaga MAA bukan hanya sebagai lembaga yang menyimpan kekayaan budaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial di Aceh melalui pendekatan adat.
“Oleh karena itu, kami mendesak Pj Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengisi kekosongan kepemimpinan ini,” ujarnya.
Pj Gubernur Aceh diharapkan segera memanggil seluruh pengurus dan mengadakan musyawarah sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan untuk memilih Ketua definitif MAA.
“Jangan biarkan lembaga yang begitu penting ini terabaikan lebih lama lagi, apalagi sampai terseret dalam skandal atau praktik korupsi yang bisa merusak reputasi dan kredibilitasnya,” tegas Usman.
