MITRABERITA.NET | Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya angkat bicara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.
Kebijakan tersebut menuai beragam respons publik dan analis politik, terutama karena dikeluarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada bulan Agustus.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi dengan tegas menyebut bahwa pemberian amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, yang sepenuhnya dijamin oleh konstitusi negara.
“Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan hukum, sosial, politik, semuanya sudah dihitung,” ujar Jokowi kepada awak media, Jumat 1 Agustus 2025.
Ketika ditanya soal maksud dan waktu pengambilan keputusan yang bertepatan dengan momen kemerdekaan, Jokowi memilih merendah. Ia menyarankan agar pertanyaan itu langsung dialamatkan kepada Presiden Prabowo.
Publik juga menyoroti apakah langkah tersebut berkaitan dengan manuver politik dan hubungan PDIP terhadap pemerintahan. Namun Jokowi tetap bersikap netral, menunjukkan posisinya yang kini berada di luar arena partai.
“Itu urusan internal partai,” ucapnya, seperti disadur dari iNews.id, Jumat 1 Agustus.
Saat disinggung mengenai rumor keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto, Jokowi membantah dengan gaya santai dan nada bersahabat.
“Kami belum lama ini makan bakmi bareng sampai jam 12 malam,” katanya, menyampaikan bahwa komunikasi dan relasi keduanya masih berjalan dengan baik.
Jokowi juga enggan berkomentar lebih jauh soal Kongres PDIP di Bali, yang belakangan ikut menjadi sorotan publik dan media nasional. “Itu urusan internal partai,” tegasnya lagi.
Pernyataan Jokowi ini dinilai sebagai bentuk konsistensi sikapnya yang menghormati kewenangan presiden aktif dan menjaga etika politik pasca masa jabatannya berakhir.
Meski tidak lagi menjabat, sosok Jokowi tetap menjadi poros penting dalam dinamika politik nasional, baik dari sisi pengaruh maupun simbol integritas kepemimpinan.
Dengan keputusan besar seperti amnesti dan abolisi yang kini menjadi sorotan, publik akan terus menanti langkah-langkah politik berikutnya dari Presiden Prabowo dan bagaimana dampaknya terhadap konstelasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029.
Editor: Tim Redaksi
