MITRABERITA.NET | Program pemenuhan gizi nasional kembali menjadi sorotan setelah hasil monitoring dan evaluasi lapangan menemukan sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Aceh Tenggara belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah.
Temuan tersebut diungkap langsung oleh Koordinator Regional Aceh, Mustafa Kamal usai melakukan inspeksi lapangan maraton selama lebih dari 12 jam, pada Rabu (1/4/2026), mulai pukul 08.30 hingga 21.00 WIB.
“Kami menemukan masih ada dapur yang belum menjalankan SOP secara penuh, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kesiapan operasional. Ini harus segera diperbaiki,” ujar Mustafa dalam keterangannya kepada media.
Dalam kunjungan tersebut, tim Badan Gizi Nasional (BGN) menyasar sedikitnya 11 titik dapur SPPG yang dikelola berbagai yayasan di wilayah Aceh Tenggara. Fokus utama pemeriksaan meliputi kesiapan fasilitas dapur, standar higienitas, serta kelayakan operasional.
Hasil observasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada beberapa lokasi, mulai dari kebutuhan renovasi fasilitas hingga belum optimalnya penerapan standar operasional. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan pemenuhan gizi jika tidak segera ditindaklanjuti.
Selain menyoroti aspek teknis, tim juga melakukan verifikasi faktual untuk memastikan keabsahan operasional dapur di lapangan. Langkah ini penting untuk mencegah potensi laporan unit fiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan program nasional.
“Kami tidak hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga memastikan bahwa dapur yang dilaporkan benar-benar beroperasi sesuai standar, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
11 Lokasi Jadi Fokus Pemeriksaan
Sebanyak 11 dapur SPPG menjadi objek monitoring dalam kegiatan ini, tersebar di sejumlah kecamatan seperti Bambel, Babussalam, Lawe Alas, hingga Tanoh Alas. Dapur-dapur tersebut dikelola oleh berbagai yayasan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi nasional.
Temuan awal dari berbagai lokasi ini akan menjadi dasar penyusunan laporan komprehensif yang tengah disiapkan untuk disampaikan ke tingkat pusat.
Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa hasil monitoring ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan program secara nasional. Setiap temuan akan ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan, termasuk renovasi fasilitas dan penyesuaian operasional sesuai SOP.
“Kami akan menyusun laporan lengkap beserta dokumentasi dan rekomendasi. Harapannya, seluruh dapur SPPG dapat segera memenuhi standar nasional dan beroperasi secara optimal,” jelas Mustafa.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap program pemenuhan gizi semakin diperketat, guna memastikan bantuan yang diberikan benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.
Monitoring intensif ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program gizi nasional, terutama di daerah.
Dengan adanya temuan di lapangan, diharapkan seluruh pihak terkait dapat segera melakukan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi, tidak terganggu.
“Penguatan pengawasan ini juga menjadi pesan tegas bahwa setiap program pemerintah harus berjalan sesuai standar, tanpa kompromi terhadap kualitas dan integritas pelaksanaannya,” pungkasnya. []
