MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh memperkuat penanganan klaster kesehatan menyusul meningkatnya risiko penularan penyakit di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota. Tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi dua penyakit utama yang paling diwaspadai akibat padatnya pengungsian dan keterbatasan fasilitas dasar.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, pada Rabu (24/12/2025).
Asisten I Sekda Aceh, M. Syakir, selaku Koordinator Klaster Kesehatan, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Kondisi pengungsian yang padat, ditambah mobilitas pengungsi yang tinggi, dinilai sangat rentan memicu penularan penyakit.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menegaskan bahwa TBC dan campak merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan cepat dan terukur. Salah satu langkah yang ideal adalah pemisahan tenda pengungsian antara penderita TBC dan pengungsi lainnya, meski penerapannya di lapangan tidak mudah.
“Setiap hari di pengungsian selalu terdapat kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Penyakit yang paling kami khawatirkan adalah campak dan TBC. Pemisahan pasien secara ideal memang diperlukan, namun di lapangan, terutama untuk anak-anak, hal ini sangat sulit dilakukan,” ujar Ferdiyus.
Ia juga menyampaikan bahwa keterbatasan air bersih di beberapa titik pengungsian mulai memicu munculnya penyakit kulit. Meski demikian, ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penyakit kulit, masih dalam kondisi aman.
Saat ini, sebanyak 126 relawan kesehatan telah diterjunkan ke lapangan. Pada awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan RI dijadwalkan akan menambah sekitar 600 relawan kesehatan untuk memperkuat layanan medis di wilayah terdampak. Kendala utama yang masih dihadapi adalah terbatasnya akses transportasi menuju desa-desa terpencil.
Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total kunjungan medis mencapai 71.764 kali. Penyakit yang paling banyak ditangani meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.
Untuk mendukung layanan tersebut, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai logistik kesehatan, seperti obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi.
Data Klaster Kesehatan juga mencatat jumlah kelompok rentan yang cukup besar, yakni 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui yang memerlukan perhatian khusus.
Dalam arahannya, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan pentingnya sinergi lintas klaster, khususnya antara klaster kesehatan, sanitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, guna mencegah terjadinya wabah penyakit.
Selain sektor kesehatan, rapat juga memaparkan perkembangan penanganan di klaster lain. Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban yang dinyatakan hilang, dengan konsentrasi pencarian terbanyak di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menggunakan anjing pelacak serta alat berat.
Di sektor logistik, sebanyak 740 dapur umum melayani 438.804 jiwa, termasuk warga yang belum dapat memasak di rumah. Distribusi air bersih telah mencapai 2.568.350 liter menggunakan 21 unit truk tangki di delapan kabupaten, serta penyediaan 42 unit toilet portabel dan sumur bor di wilayah rawan.
Sementara itu, sektor pendidikan mencatat 549 sekolah terdampak bencana, dengan 181 sekolah mengalami kerusakan berat. Di sektor pertanian, sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota dilaporkan rusak dan membutuhkan penanganan segera.
Sekda Aceh juga menginstruksikan percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dengan target rampung dalam 90 hari, sebagai dasar pemulihan infrastruktur, mitigasi risiko, dan kebangkitan ekonomi Aceh pascabencana.
Editor: Redaksi
