MITRABERITA.NET | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,3 ribu jiwa di Aceh pada tahun 2025.
Namun, di balik pencapaian itu, realita pahit masih membayangi, yang mana, Aceh tetap menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Dalam laporan resmi yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2025 tercatat sebanyak 704,69 ribu orang, turun dari 718,96 ribu orang pada September 2024.
Secara persentase, angka kemiskinan Aceh memang disebut berkurang dari 12,64 persen menjadi 12,33 persen.
“Jumlah penduduk miskin berkurang 14,3 ribu orang dibandingkan September 2024,” kata Plt. Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, pada Jumat 25 Juli 2025.
Ia juga mengungkap bahwa penurunan angka kemiskinan lebih dominan terjadi di wilayah pedesaan, dari 14,99 persen menjadi 14,44 persen. Namun di wilayah perkotaan, justru terjadi peningkatan dari 8,37 persen menjadi 8,54 persen.
BPS juga mencatat adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 1,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Artinya, menurut BPS, standar minimal pengeluaran yang harus dipenuhi masyarakat agar tidak masuk kategori miskin semakin tinggi.
Komoditas yang paling memengaruhi garis kemiskinan di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, dan telur ayam untuk kategori makanan.
Sementara untuk non-makanan, yang paling berdampak adalah biaya perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.
Tasdik menegaskan, angka kemiskinan hanyalah satu dimensi dari masalah yang kompleks. Ada hal lain yang juga penting, yaitu kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Selain memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri,” ujar Tasdik.
Ironisnya, meski terjadi penurunan jumlah warga miskin, kenyataan bahwa Aceh masih menyandang predikat provinsi termiskin di Sumatera menunjukkan Aceh belum mampu keluar dari jurang kemiskinan.
Sejumlah pihak menilai penurunan angka kemiskinan tahun ini belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah daerah dan pusat juga perlu dikaji ulang efektivitasnya, agar ke depan menyentuh akar persoalan.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis, Dr. Amri, SE MSi yang diminta tanggapannya terkait angka kemiskinan Aceh, Sabtu 26 Juli 2025, menegaskan bahwa dibutuhkan strategi dan keseriusan semua pihak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya; ketimpangan pembangunan, akses pendidikan dan kesehatan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi lokal, serta minimnya lapangan pekerjaan berkualitas.
Akademisi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh itu menuturkan, tahun 2025 masih menjadi pengingat kepada pemerintah bahwa angka-angka statistik harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata.
“Selama struktur kemiskinan tidak disentuh dengan pendekatan menyeluruh, maka capaian sementara akan menjadi angka yang bergerak lambat, sementara kehidupan masyarakat di akar rumput tak kunjung berubah,” katanya
Editor: Tim Redaksi
