MITRABERITA.NET | Nama Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago kini disebut-sebut masuk bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Kursi ini kosong sejak ditinggalkan Budi Gunawan dan menjadi salah satu posisi strategis yang dinanti publik.
Seperti dilansir Tempo.co, Djamari bukan sosok asing dalam lingkar kekuasaan maupun dunia militer di Indonesia. Purnawirawan TNI Angkatan Darat kelahiran Padang, 8 April 1949, ini merupakan lulusan AKABRI 1971 dari kesatuan Infanteri Baret Hijau Kostrad.
Djamari pernah menjabat sebagai Pangkostrad (1998–1999) dan Kepala Staf Umum TNI (2000–2004), jabatan terakhirnya sebelum ia pensiun dari TNI.
Nama Djamari juga lekat dengan sejarah reformasi 1998. Ia adalah salah satu dari tujuh perwira tinggi TNI AD yang duduk dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan menyatakan Prabowo Subianto melakukan sejumlah penyimpangan serta kesalahan terkait penculikan aktivis.
DKP kala itu dipimpin Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, dengan anggota antara lain Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, Arie J. Kumaat, dan Djamari Chaniago.
Selain karier militernya, Djamari juga sempat aktif di politik sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999). Di dunia bisnis, ia tercatat pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang (2015–2016).
Namun, rekam jejaknya tidak lepas dari kontroversi. Pada 2020, namanya mencuat dalam insiden pengeroyokan anggota TNI oleh rombongan motor gede Harley Owners Group (HOG) Siliwangi Bandung Chapter yang ia pimpin saat touring di Bukittinggi.
Dua prajurit Kodim 0304/Agam mengalami luka, sementara Djamari sempat menyebut peristiwa itu sebagai “masalah kecil”, meski kasusnya viral di media sosial.
Kini, menjelang keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menko Polkam definitif, publik menyoroti apakah Djamari Chaniago akan benar-benar dipilih atau hanya menjadi bagian dari wacana politik.
Posisi Menko Polkam sendiri sangat krusial, mengingat kementerian ini menjadi pengendali koordinasi sektor pertahanan, keamanan, hukum, hingga politik nasional.
Sumber: Tempo.co | Editor: Redaksi
