MitraBerita | Yayasan Universitas Almuslim Peusangan disebut memecat Muhammad Furqan, seorang dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang mengajar di Prodi Studi Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.
Pemecatan ini mencuat ke publik setelah Furqan mengungkapkan bahwa tindakan tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan dukungan politiknya dalam Pilkada Aceh 2024.
Furqan menjelaskan bahwa dirinya dipanggil oleh Dekan FISIP, dan memberitahunya tentang surat pemberhentian yang diterbitkan yayasan kepada Rektor.
Ia merasa keputusan tersebut sangat tidak adil, mengingat ada juga dosen lain di universitas tersebut yang ikut aktif dalam politik tanpa mendapatkan sanksi serupa.
“Saya dipanggil oleh dekan, dan diberitahukan tentang pemberhentian saya. Ini sangat tidak adil, karena ada dosen lain yang terlibat dalam politik dan ikut mendeklarasikan salah satu calon gubernur tanpa menerima konsekuensi apapun,” ungkapnya, Kamis 3 Oktober 2024.
Furqan sendiri diketahui saat ini menjabat sebagai Ketua Relawan Aneuk Keumuen Om Bus di Kabupaten Bireuen. Ia menjadi orang penting dalam mendukung pasangan calon gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-Fadil Rahmi.
Menurut Furqan, pemecatan ini menimbulkan kesan ketidakadilan, terutama ketika mempertimbangkan fakta bahwa salah satu pembina yayasan universitas juga aktif dalam partai politik.
Bahkan, Furqan menuding pembina yayasan pernah melakukan kampanye di kampus tanpa menghadapi kendala.
“Saya merasa perlakuan ini sangat tidak adil. Banyak dosen lain yang terlibat dalam politik, tetapi mereka tidak dipermasalahkan,” tambah Furqan.
Kini, persoalan tersebut menjadi perbincangan publik, mempertanyakan tentang netralitas institusi pendidikan dalam politik dan bagaimana tindakan yang diambil terhadap individu dapat dipengaruhi oleh afiliasi politik.
Furqan berharap situasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya keadilan dan transparansi di lingkungan akademis, serta mendorong perdebatan lebih lanjut mengenai kebebasan berpolitik di kalangan dosen dan pegawai akademik.
Media ini meminta tanggapan dari pihak kampus tersebut, namun belum ada tanggapan.
