MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi logistik bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Aceh tetap aman dan terkendali.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat meninjau Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (27/12/2025).
Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan stok logistik, baik sandang maupun pangan, tersedia dalam jumlah cukup serta dapat segera disalurkan ke daerah terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam peninjauan tersebut, Sekda Aceh didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir, serta anggota Komisi IV DPRA, Irfansyah.
M. Nasir mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah melalui posko logistik telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan ke berbagai kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik penunjang bagi pengungsi.
“Secara umum, setiap daerah menerima distribusi rata-rata sekitar 10 ton. Namun untuk wilayah dengan jumlah korban cukup besar seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, volumenya kita tingkatkan,” ujar M. Nasir.
Sekda Aceh menegaskan, perhatian khusus diberikan kepada wilayah dataran tinggi yang hingga kini masih menghadapi kendala akses dan distribusi. Ia menginstruksikan agar stok beras dan bahan pangan pokok ke depan diprioritaskan untuk Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, mengingat masih adanya desa-desa yang terisolir pascabencana.
“Kita menerima laporan bahwa di beberapa titik masih terjadi kekurangan pangan. Karena itu, suplai ke daerah dataran tinggi harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain dukungan pemerintah, penanganan bencana juga diperkuat oleh partisipasi berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari kelompok relawan petualang asal Jakarta yang turut menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan bagi korban banjir di Aceh Utara.
Bantuan tersebut difokuskan ke sejumlah kecamatan terdampak parah, antara lain Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye. Menurut M. Nasir, keberadaan hunian sementara sangat penting, khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut diterjang banjir.
“Hunian sementara ini sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih kita akan segera memasuki bulan Ramadhan. Warga memerlukan tempat tinggal yang layak dan aman untuk beribadah,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Ia memastikan seluruh proses distribusi logistik dilakukan secara terdata dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap relawan atau lembaga yang mengambil logistik di posko wajib melengkapi data administrasi. Skemanya by name by address, mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya,” jelas Abdul Aziz.
Menurutnya, mekanisme tersebut diterapkan untuk menjamin bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan serta menghindari tumpang tindih penyaluran di lapangan.
Pemerintah Aceh berharap, dengan pengelolaan logistik yang terukur dan kolaborasi semua pihak, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dapat terus terjaga hingga masa tanggap darurat berakhir dan memasuki fase pemulihan.
Editor: Redaksi
