MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh memperkuat langkah percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan kemanusiaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, memimpin rapat koordinasi bersama NGO, LSM, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan relawan di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/2025).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah dan memperkuat kolaborasi di tengah upaya evakuasi korban serta pemulihan akses di sejumlah wilayah yang masih terisolir.
Dalam pemaparannya, Sekda menjelaskan bahwa evakuasi korban masih terus dilakukan di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah tengah. Sementara itu, pembukaan akses transportasi menjadi prioritas agar bantuan logistik dapat menjangkau seluruh titik terdampak dengan cepat.
“Pemulihan jalur distribusi menjadi kunci. Pemerintah bersama BNPB, Basarnas, dan relawan sedang mempercepat pembangunan jembatan bailey untuk menghubungkan kembali wilayah yang putus,” ujar Nasir.
Ia juga mengungkapkan bahwa stabilitas pasokan listrik masih menjadi hambatan utama dalam pemulihan jaringan komunikasi. Pemerintah terus memonitor kondisi kelistrikan sekaligus memastikan distribusi BBM, air bersih, dan stabilitas harga pangan tetap terkendali.
Selain itu, Pemerintah Aceh tengah menjajaki skema renovasi rumah terdampak banjir bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), agar warga dapat kembali ke rumah secepat mungkin.
Dalam sesi dialog, para perwakilan NGO dan relawan menyampaikan sejumlah masukan penting. Mereka menyoroti kebutuhan mendesak berupa air bersih, alat berat, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, hingga posko kesehatan di tingkat desa.
Isu transparansi penyaluran bantuan juga turut disoroti, termasuk perlunya penyediaan informasi pusat terkait posko, alur logistik, dan mekanisme distribusi agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketimpangan distribusi.
Selain itu, para peserta meminta perhatian terhadap praktik illegal logging yang dinilai memperburuk dampak bencana. Mereka mendorong adanya konsolidasi data wilayah terisolir, standar penerima bantuan, serta tata kelola jelas dari fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menanggapi seluruh masukan, Sekda menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap rekomendasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Pertemuan ini adalah ruang monitoring bersama. Pemerintah memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara transparan, responsif, dan tepat sasaran,” tegas Nasir.
Editor: Redaksi
