MITRABERITA.NET | Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mengkritisi kebijakan rekrutmen tenaga kerja PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang dilakukan melalui skema Rekrutmen Bersama BUMN (RBB).
Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Aceh dan bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai sistem rekrutmen nasional yang diterapkan PT PIM telah menutup akses bagi putra-putri Aceh untuk memperoleh kesempatan kerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka sendiri.
“PT PIM seharusnya mendukung upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh, bukan malah mempersempit peluang masyarakat sekitar untuk bekerja,” ujar Fauzan, Kamis 17 April 2025.
Menurutnya, PT PIM telah mengabaikan amanat Pasal 156 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, Pasal 160 UUPA juga mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk memberdayakan dan memprioritaskan masyarakat lokal dalam setiap kesempatan kerja.
“Ini bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga implementasi dari regulasi yang berlaku. Ketika perusahaan besar di Aceh seperti PIM justru tidak berpihak kepada rakyat Aceh, maka ini menjadi bentuk eksploitasi sumber daya tanpa kepedulian terhadap nasib masyarakat di sekitarnya,” lanjut Fauzan.
SAPA mendesak PT PIM untuk segera meninjau ulang skema rekrutmen nasional tersebut dan membuka jalur khusus bagi tenaga kerja lokal Aceh, sebagai bentuk nyata keberpihakan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat setempat.
SAPA juga meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengambil langkah tegas terhadap setiap perusahaan BUMN maupun swasta yang mengabaikan ketentuan dalam UUPA serta semangat otonomi daerah.
“Keadilan kerja bagi pemuda Aceh harus menjadi prioritas, agar mereka tidak terus-menerus menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tutup Fauzan.
Tanggapan PT PIM
Sementara itu, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja tahun ini dilaksanakan melalui Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025.
Sebagai bagian dari grup usaha BUMN, PT PIM mengaku mengikuti kebijakan dan arahan strategis dari Kementerian BUMN, termasuk dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan.
Pelaksanaan RBB 2025 mengacu pada Surat Kementerian BUMN Nomor S-13/DSI.MBU/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Persiapan Program Rekrutmen Bersama BUMN Tahun 2025.
Melalui surat tersebut, seluruh BUMN beserta anak perusahaannya, termasuk PIM, diminta untuk mengikuti mekanisme rekrutmen secara terpusat melalui platform RBB.
Program RBB merupakan inisiatif strategis Kementerian BUMN yang diselenggarakan bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Sejak diluncurkan pertama kali pada 2019, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam keluarga besar BUMN.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, seluruh proses rekrutmen di lingkungan Pupuk Indonesia Grup kini dilakukan melalui platform RBB.
Sebelumnya, PIM melaksanakan proses rekrutmen secara mandiri bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, dengan kebijakan baru ini, rekrutmen dilakukan secara terpusat dan terbuka untuk seluruh masyarakat, termasuk putra-putri Aceh yang memiliki kesempatan yang sama.
“Program ini terintegrasi melalui website https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda, Maimun.
Ia menjelaskan bahwa periode pendaftaran lamaran telah berlangsung sejak 10 hingga 19 Maret 2025. “Pada 14 April 2025 kemarin, peserta sudah dapat mengakses pengumuman hasil seleksi administrasi secara langsung melalui laman resmi Rekrutmen Bersama BUMN 2025,” tambahnya.
PT Pupuk Iskandar Muda berharap, pelaksanaan rekrutmen melalui platform RBB dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, guna menghadirkan generasi baru insan BUMN yang berkualitas.
Perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjalin hubungan yang harmonis dan transparan dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi guna peningkatan proses dan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Penulis: Hidayat| Editor: Redaksi
