MITRABERITA.NET | Upaya mempercepat realisasi program prioritas nasional kembali ditegaskan Pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Rabu 19 November 2025.
Peresmian ini menjadi momentum penting mendorong kemandirian pangan dan penurunan stunting di Aceh.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa Aceh saat ini memiliki 585 titik SPPG dengan 1,7 juta penerima manfaat, yang memerlukan sekitar 18 ribu relawan untuk operasional penuh.
Hingga November 2025, sebanyak 457 titik MBG telah berjalan, dan pemerintah menargetkan seluruh titik beroperasi optimal pada 2026.
“Di Pidie Jaya, akhir tahun ini semua jatah SPPG harus berjalan. Harus selesai,” tegas Fadhlullah.
Wagub menekankan pentingnya variasi menu agar anak-anak tidak jenuh mengonsumsi makanan MBG.
Ia juga memperkenalkan aplikasi menu MBG sebagai panduan dapur-dapur SPPG dalam menyajikan gizi seimbang.
Selain itu, Fadhlullah menyoroti pentingnya produksi lokal bahan pangan, terutama telur yang menjadi kebutuhan paling besar.
“Jangan sampai kebutuhan telur bergantung ke Medan. Produksi sendiri harus kita kuatkan,” ujarnya.
Wagub juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) sebagai pemasok kebutuhan MBG. Aceh menargetkan membangun 6.498 Kopdes MP sebagai simpul penguatan ekonomi desa.
“MBG dan Kopdes Merah Putih adalah program prioritas Presiden. Kebutuhan dapur SPPG harus disuplai dari desa sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang masih dialami daerahnya.
“Angka stunting kita 31,9 persen, tertinggi di Aceh. Kemiskinan juga urutan keempat tertinggi,” ungkapnya.
Hasan berharap program SPPG dan MBG dapat menjadi instrumen strategis menurunkan angka stunting secara signifikan.
Ia meminta tambahan alokasi SPPG bagi siswa, ibu hamil, hingga santri dayah yang belum tercover sepenuhnya.
Wabup juga menegaskan pentingnya kualitas menu dan batasan kapasitas produksi makanan.
“Jangan lebih dari 3.000 porsi per dapur. Kalau terlalu banyak, nasi sering keras karena dimasak terlalu dini,” katanya.
Ia menutup dengan ajakan agar seluruh belanja kebutuhan MBG dilakukan di wilayah Pidie Jaya.
“Jika semua SPPG belanja di Pidie Jaya, ekonomi masyarakat akan hidup,” pungkas Hasan Basri.
Peresmian dapur MBG di Ulim menjadi langkah konkret Pemerintah Aceh mempercepat pengentasan stunting dan mendorong kemandirian ekonomi desa, sejalan dengan prioritas nasional.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Redaksi
