MITRABERITA.NET | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar menjawab persoalan gizi anak, tetapi juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dampak positif program nasional ini dirasakan langsung oleh para mitra pengelola dapur MBG di berbagai gampong di Kota Banda Aceh.
Salah satunya diungkapkan Anna Saridewi, mitra dapur MBG di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam. Ia menyebut MBG sebagai program pemerintah yang paling nyata manfaatnya bagi masyarakat akar rumput.
Setiap pagi, dapur-dapur MBG di tingkat gampong memproduksi ribuan porsi makanan bergizi dengan melibatkan tenaga kerja lokal, yang mayoritas berasal dari kalangan perempuan. Seluruh bahan baku pun diserap dari petani dan peternak setempat, menciptakan rantai pasok lokal yang kuat dan berkelanjutan.
“Program MBG ini benar-benar menghidupkan ekonomi gampong. Bahan baku dari petani lokal, tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga perputaran uang tetap berada di daerah,” ujar Anna Saridewi, pada Kamis (22/1/2026).
Dampak positif program ini mulai terlihat secara nyata, mulai dari penguatan ketahanan pangan daerah, penurunan risiko malnutrisi anak di wilayah pelosok, hingga meningkatnya kemandirian ekonomi yayasan dan koperasi lokal yang terlibat sebagai mitra.
Menurut Anna, keberlangsungan operasional dapur MBG menjadi faktor kunci karena program ini memiliki multiplier effect yang luas bagi perekonomian daerah. MBG membuka lapangan kerja baru, melibatkan UMKM sebagai penyedia bahan pangan dan konsumsi, serta memberi peluang ekonomi bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa.
Efek berantai tersebut tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat di sekitar dapur MBG, seiring stabilnya aktivitas ekonomi harian dan terbukanya kesempatan kerja baru.
Tak hanya berdampak ekonomi, MBG juga berperan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini memastikan anak-anak sekolah dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi seimbang untuk mencegah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar. Seluruh proses pengolahan makanan dilakukan dengan standar higienitas ketat dan memanfaatkan pangan lokal khas Aceh.
Anna juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menghadapi kendala serius akibat dugaan penipuan oleh sebuah yayasan pusat. Namun berkat koordinasi cepat dan sikap responsif Kepala Regional (Kareg) Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, persoalan tersebut berhasil ditangani dengan baik.
Para mitra dapur menilai BGN Regional Aceh menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, namun tetap humanis dan berpihak pada kelangsungan pelayanan gizi masyarakat.
“Kami merasa BGN hadir sebagai mitra, bukan sekadar pengawas. Di bawah kepemimpinan Bapak Mustafa Kamal, setiap persoalan di lapangan cepat ditanggapi sehingga dapur gizi bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat tanpa mengabaikan standar gizi,” jelas Anna.
Secara provinsi, pelaksanaan program MBG di Aceh terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 553 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota.
Anna menambahkan, komunikasi harmonis yang dibangun oleh Kareg BGN Aceh dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program nasional seperti MBG agar tepat sasaran, minim hambatan birokrasi, dan terhindar dari gangguan pihak ketiga.
“Kami mengapresiasi integritas beliau. Respons terhadap persoalan di lapangan adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi mitra kerja di daerah,” tegasnya.
Kini, dari piring makan anak-anak sekolah, tumbuh harapan baru bagi ekonomi gampong, dikelola oleh tangan-tangan lokal dan didukung penuh oleh kebijakan negara melalui program “Makan Bergizi, Hak Anak Indonesia.”
Editor’: Redaksi
