MITRABERITA.NET | Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan 2026 dengan sejumlah penyesuaian teknis agar tetap mendukung umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam keterangannya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pada Kamis (29/1/2026) lalu.
Zulkifli menjelaskan, pelaksanaan MBG tetap berjalan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berlangsung selama Ramadan. Namun, khusus bagi siswa Muslim yang berpuasa, menu MBG akan disesuaikan menjadi makanan kering yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Kita sudah memutuskan, pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan. Anak sekolah tetap mendapatkan makanan, tetapi untuk yang Muslim dan berpuasa diberikan makanan kering,” ujar Zulkifli, seperti dilansir liputan6.com.
Sementara itu, pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita tetap berjalan seperti biasa dengan menu makanan siap santap. Hal serupa juga berlaku bagi sekolah non-Muslim yang tetap menerima MBG tanpa perubahan skema.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pola distribusi khusus bagi kalangan pesantren. Dalam skema tersebut, MBG akan disalurkan pada sore hari atau menjelang waktu berbuka puasa agar lebih sesuai dengan kebutuhan santri selama Ramadan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional juga memastikan program MBG tetap menjadi prioritas selama Ramadan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program tersebut memiliki peran penting dalam menekan angka stunting nasional, khususnya pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Menurut Dadan, pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, bahkan sejak masa kehamilan, merupakan periode krusial dalam mencegah stunting dan mendukung perkembangan otak anak secara optimal.
Karena itu, BGN berkomitmen memastikan kelompok rentan tersebut tetap mendapatkan manfaat program MBG sepanjang tahun, termasuk saat Ramadan.
Ia juga mengungkapkan, program MBG memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Hingga 2025, tercatat sekitar 700 ribu tenaga kerja terlibat langsung dalam 19.188 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belum termasuk pelaku usaha yang menjadi pemasok bahan pangan.
Melalui keberlanjutan program ini, pemerintah berharap target penurunan angka stunting nasional dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan rantai pasok pangan dalam negeri. []
