MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Haji, agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Arahan tersebut menjadi landasan utama pemerintah dalam menyiapkan seluruh rangkaian layanan haji sejak dini.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).
“Kami dari Kementerian Haji tentu harus menyiapkan sedini mungkin, secermat mungkin. Fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, dan tata kelola yang akuntabel, sesuai dengan permintaan dari Presiden bahwa penyelenggaraan haji harus dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ujar Menhaj.
Menurutnya, Kementerian Haji tidak hanya menyiapkan aspek teknis, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh. Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum.
“Di Kementerian Haji ini kita ditemani dengan berbagai pihak dari luar. Dari KPK ada yang masuk ke kita, dari Kejaksaan juga ada yang masuk ke kita, semuanya dalam rangka memastikan proses haji bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Menhaj menambahkan, prinsip utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah menempatkan jemaah sebagai prioritas utama, dengan memastikan kepastian proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta kebijakan yang berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah selama menjalankan ibadah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan tenang. Kami berharap para jemaah berangkat dalam kondisi sehat, di Tanah Suci tetap sehat, dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat serta meraih predikat haji yang mabrur,” katanya.
Terkait persiapan layanan di Arab Saudi, Menhaj menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawal penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat. Hingga saat ini, progres layanan menunjukkan perkembangan signifikan.
“Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen, sementara akomodasi di Makkah masih berproses dan insyaallah dalam waktu satu minggu akan segera kita pastikan selesai,” ungkapnya.
Sementara itu, di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai penerbangan, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, aman, dan nyaman sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Menhaj juga menegaskan bahwa layanan kesehatan menjadi prioritas utama, mulai dari pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, hingga sistem layanan kesehatan yang memadai baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
“Terkait kesehatan, layanan medis tidak boleh terlewatkan karena kesehatan para jemaah haji menjadi prioritas kita. Kami berkomitmen menyelenggarakan haji 2026 secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada pelayanan dan perlindungan jemaah,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
