MITRABERITA.NET | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan publik dunia setelah mengklaim telah menggelontorkan 60 juta dolar AS (setara Rp1 triliun) untuk bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Namun, laporan investigatif yang dilansir The Washington Post justru membongkar fakta mengejutkan, bahwa bantuan yang benar-benar disalurkan hanya sekitar 3 juta dolar atau Rp50 miliar, tidak sampai 10 persen dari klaim bombastis Trump.
Klaim itu disampaikan Trump dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam jumpa pers di Gedung Putih pekan lalu. Ia menyayangkan minimnya perhatian media terhadap “bantuan besar” yang dikatakannya telah dikirimkan oleh pemerintah AS untuk rakyat Palestina.
“Kami memberikan 60 juta dolar beberapa pekan lalu. Tidak ada yang membicarakan tentang itu. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih,” ucap Trump kepada wartawan.
Namun, pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa baru 3 juta dolar yang benar-benar telah dicairkan dari total alokasi 30 juta dolar.
Bantuan tersebut disalurkan melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga kontroversial yang dituding memonopoli jalur distribusi bantuan di Gaza.
Lebih ironisnya, laporan PBB dan lembaga HAM internasional justru menggambarkan pusat distribusi bantuan GHF sebagai “ladang pembantaian”.
Dalam data terkini, disebutkan bahwa sejak GHF mulai beroperasi pada 27 Mei 2025, lebih dari 1.300 warga Palestina tewas saat mengantre bantuan di berbagai titik distribusi akibat serangan pasukan Israel.
Kritik keras pun datang dari berbagai penjuru, menyebut Trump terlalu membesar-besarkan angka bantuan sebagai alat pencitraan politik menjelang pemilu. Sementara Departemen Luar Negeri AS sendiri memilih bungkam soal perbedaan antara klaim Trump dan realisasi dana di lapangan.
GHF, lembaga yang menjadi perantara bantuan tersebut, juga mendapat sorotan tajam karena dugaan kuat menjadi mitra distribusi yang tidak netral dan tidak aman bagi warga Gaza.
Banyak pihak menyerukan agar lembaga penyalur bantuan diubah ke badan-badan independen seperti UNRWA atau Palang Merah Internasional.
Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Gedung Putih yang mengklarifikasi selisih besar antara klaim Presiden Trump dan fakta lapangan.
Editor: Tim Redaksi
