MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memperkuat pondasi perekonomian nasional melalui langkah-langkah deregulasi serta penggunaan anggaran negara yang lebih terarah dan efektif.
Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian, yang digelar secara intensif di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 22 Juli 2025.
Rapat tersebut secara khusus membahas perkembangan terbaru pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tengah berlangsung di DPR.
Presiden Prabowo mendengarkan laporan langsung dari para menteri ekonomi, serta memberikan arahan strategis mengenai arah kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga sangat strategis dalam konteks reformasi fiskal dan penguatan struktur ekonomi nasional.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu dalam keterangan pers setelah rapat.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden sangat menaruh perhatian terhadap pengendalian defisit anggaran, sambil tetap menjaga peran aktif APBN sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” tambahnya.
Tak hanya bicara soal fiskal, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya deregulasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ia mendorong percepatan reformasi regulasi guna menciptakan iklim usaha yang ramah investasi dan mendorong kinerja sektor swasta.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” jelas Menkeu.
Langkah ini dianggap penting mengingat Indonesia kini tengah berada dalam fase krusial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional melalui kemudahan usaha dan efisiensi birokrasi.
Sri Mulyani menyebut bahwa arahan strategis Presiden Prabowo yang disampaikan dalam rapat ini akan menjadi landasan penting dalam pidato kenegaraan yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.
“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
