MITRABERITA.NET | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh pada November 2025 tercatat sebesar 5,6 persen, dengan jumlah pengangguran mencapai sekitar 152 ribu jiwa dari total 2,565 juta penduduk yang bekerja. Kondisi ini menempatkan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 4,74 persen.
Fenomena tersebut dinilai menjadi sinyal serius bagi pembangunan ekonomi daerah, terutama karena tingginya angka pengangguran justru didominasi oleh lulusan perguruan tinggi.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis, Dr. Amri, SE., M.Si., menyebutkan bahwa persoalan pengangguran di Aceh tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka dari lulusan perguruan tinggi mencapai 6,68 persen. Ini menandakan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Dr Amri.
Sementara itu, pengangguran pada lulusan SMA ke bawah tercatat sebesar 8,66 persen, yang mencerminkan bahwa kelompok pendidikan menengah masih menghadapi keterbatasan akses pekerjaan yang stabil.
Berdasarkan wilayah, TPT di kawasan perkotaan Aceh mencapai 8,12 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang berada pada angka 3,85 persen. Kondisi ini menunjukkan konsentrasi pencari kerja lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, sementara sektor ekonomi pedesaan masih mampu menyerap tenaga kerja, terutama di sektor tradisional.
Dr Amri menjelaskan bahwa struktur ekonomi Aceh masih bertumpu pada sektor primer. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi mencapai 38,75 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk UMKM, yang menyerap sekitar 14,57 persen tenaga kerja.
“Dominasi sektor primer menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Aceh menuju sektor industri dan jasa modern masih berjalan lambat. Hal ini berdampak pada terbatasnya lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi,” jelasnya.
Aceh saat ini memiliki sekitar 90 perguruan tinggi, terdiri dari 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 80 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Setiap tahunnya, institusi tersebut menghasilkan sekitar 100 ribu lulusan baru.
Menurut Dr Amri, lonjakan jumlah lulusan yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas berpotensi meningkatkan pengangguran terdidik.
Ia menjelaskan, perkembangan perguruan tinggi secara global umumnya melewati tiga tahapan. Pertama, Teaching University, yang berfokus pada proses pengajaran. Kedua, Research University, yang menitikberatkan pada pengembangan riset dan inovasi. Ketiga, Entrepreneurship University, yakni perguruan tinggi yang mampu menciptakan inovasi bisnis dan lapangan kerja baru.
“Perguruan tinggi masa depan harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan pekerjaan,” tegasnya.
Di Aceh, Dr Amri menilai baru Universitas Syiah Kuala (USK) yang telah mencapai tahap Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), yang dituntut mampu mengembangkan unit usaha dan menghasilkan pendapatan mandiri melalui inovasi dan kewirausahaan. Sehingga tercipta Income Generating bagi lembaga.
Menurut Dr Amri, untuk menekan angka pengangguran, diperlukan sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor industri. Perguruan tinggi diharapkan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja serta memperkuat pendidikan vokasi dan kewirausahaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong investasi sektor industri dan jasa produktif guna memperluas lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik.
“Jika tidak ada transformasi ekonomi dan reformasi pendidikan, maka potensi bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas pembangunan Aceh agar tenaga kerja lokal mampu bersaing secara regional maupun nasional bahkan internasional.
Dengan langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor, Dr Amri optimistis Aceh dapat menekan angka pengangguran, kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi
