MITRABERITA.NET | Pemerintah Denmark kembali memicu kontroversi global setelah mengumumkan pelarangan cadar bagi Muslimah di lingkungan sekolah dan kampus, serta rencana penutupan musala di institusi pendidikan tinggi.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan nilai-nilai yang disebutnya sebagai demokrasi di negaranya.
Frederiksen menegaskan bahwa pemerintah merasa perlu memperluas larangan penggunaan cadar ke institusi pendidikan, dengan alasan demi integrasi dan kesetaraan dalam masyarakat.
“Tuhan harus menyingkir. Anda punya hak untuk beriman dan menjalankan (syariat) agama, tapi demokrasi lebih diprioritaskan,” kata Frederiksen kepada kantor berita Denmark, Ritzau, dikutip Sabtu 7 Juni 2025.
Selain pelarangan cadar, Frederiksen juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan musala di kampus-kampus. Meskipun tidak mengeluarkan instruksi langsung, ia mengindikasikan akan memulai dialog dengan institusi pendidikan untuk menutup tempat ibadah tersebut.
Menurutnya, musala di kampus bisa menjadi sarana kontrol sosial yang dapat menekan kebebasan individu, khususnya perempuan.
“Ini bukan diskusi mengenai apakah kita menginginkannya atau tidak. Kami secara aktif mengambil sikap tidak menyetujuinya karena musala digunakan sebagai mekanisme penindasan terhadap anak perempuan dan mungkin juga laki-laki,” ujarnya.
“Bagi saya, bukan hanya skalanya yang penting. Saya Perdana Menteri Denmark juga seorang perempuan. Dan saya tidak bisa menoleransi penindasan terhadap wanita,” katanya.
Larangan serupa sebenarnya telah diberlakukan Denmark sejak Agustus 2018, ketika penggunaan cadar, burqa, dan niqab di ruang publik mulai dilarang. Para pelanggar dikenai sanksi denda.
Namun, kebijakan ini terus menuai kritik tajam dari kelompok-kelompok pegiat hak asasi manusia dan organisasi keagamaan. Mereka mengecam aturan tersebut sebagai bentuk diskriminasi, yang dinilai membatasi kebebasan beragama dan hak perempuan dalam menentukan cara berpakaian.
Dengan langkah terbaru ini, Denmark kian menegaskan arah kebijakan negaranya yang mengedepankan prinsip sekularisme ketat, meskipun harus berbenturan dengan nilai-nilai kebebasan beragama yang juga dijunjung tinggi oleh banyak negara demokratis.
