MITRABERITA.NET | Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan sebuah lembaga yang lahir untuk mengakomodir kebutuhan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menyelesaikan permasalahan para korban konflik.
Karena itu, kehadiran BRA diminta harus mampu mendatangkan solusi bagi para Eks Kombatan GAM dan para korban konflik Aceh.
“Kita punya tanggung jawab menjaga perdamaian Aceh. Tantangan masih kita hadapi, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya, dalam hal ini BRA harus hadir sebagai solusi dan harapan,” ujar Plt Sekda Aceh, Muhammad Nasir.
Hal itu disampaikan Nasir saat membacakan sambutan Gubernur Aceh, pada Rapat Koordinasi Badan Reintegrasi Aceh dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota, di Aula Grand Nanggroe, Selasa malam 15 April 2025.
Nasir juga mengingatkan jajaran BRA untuk selalu memahami batas kewenangan dengan jelas di setiap tingkatan, menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
Ia mendorong jajaran BRA untuk melaksanakan aturan dan arahan dengan konsisten demi meningkatkan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.
“BRA lahir dari amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Tugasnya bukan sekadar administratif, tapi membangun kepercayaan sosial, menyatukan masyarakat, dan memberi ruang hidup yang adil, khususnya bagi para penyintas konflik,” tegasnya.
Itu sebabnya, Plt Sekda Aceh mengapresiasi BRA atas penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Melalui Rakor ini, ia mengimbau agar BRA memperjelas kewenangan dan memperkuat pelaksanaan tugas BRA yang merupakan lembaga strategis dalam proses reintegrasi pasca konflik.
“Gunakan forum ini untuk saling menguatkan, saling bersinergi dalam menyusun langkah strategis, dan membangun komunikasi terbuka demi mewujudkan Aceh yang damai, adil, dan sejahtera,” katanya.
“Sebelum mengakhiri, saya minta seluruh ketua KPA yang sudah ada lahan pertanian, untuk segera mengusulkan perencanaan pada Ketua BRA agar proses land clearing bisa segera dilakukan,” ucap M Nasir.
Usai membuka Rakor BRA, M Nasir menjelaskan kepada awak media, bahwa Rakor BRA ini merupakan momentum yang dangat tepat untuk menyusun program yang partisipatif.
“Rakor ini mempertemukan seluruh satuan pelaksana di tingkat kabupaten dan kota yang tentu saja memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan para eks kombatan, apa yang dibutuhkan para korban konflik,” ungkapnya.
“Jadi, Rakor ini tentu menjadi sarana bagi BRA untuk merumuskan sebuah rencana kerja yang bisa diterima oleh semua wilayah. Ini penting, karena BRA hadir pasca konflik untuk mengakomodir para eks kombatan dan para korban konflik terselesaikan persoalannya,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua BRA Jamaluddin, Plt Kepala Sekretariat BRA Zulkifli, anggota DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.
