MitraBerita | Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, memaparkan strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam pertemuan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Aceh, di Ballroom The Pade Hotel, Selasa 5 November 2024.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh, dihadiri Kepala BI Perwakilan Aceh, Rony Widijarto P, serta Pj Bupati/Wali Kota se-Aceh beserta sejumlah pejabat SKPA dan instansi terkait.
Pj Gubernur Aceh mengatakan perkembangan inflasi di Aceh yang saat ini tercatat lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, dengan angka inflasi di Aceh sebesar 4,5 persen.
“Saat ini inflasi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,08 persen, dan pertumbuhan inflasi terus terjaga stabil di angka 4,5 persen. Semoga angka ini bisa terus dijaga,” ujarnya setelah rapat.
Meski inflasi Aceh relatif terkendali, Safrizal mencatat adanya lonjakan harga pada beberapa komoditas bahan pokok, khususnya bawang merah dan ayam potong. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh Pj Bupati/Wali Kota se-Aceh untuk menjalankan tiga strategi penting dalam menjaga stabilitas inflasi.
Pertama, menjaga ketersediaan bahan pokok dengan memperkuat kerja sama antar daerah, guna memastikan distribusi bahan pokok yang merata, termasuk dengan mendukung petani dan peternak lokal agar terus memproduksi.
“Kerja sama antar daerah harus diperkuat, agar daerah yang memiliki surplus bahan pokok dapat menyuplai daerah yang kekurangan,” tegas Safrizal.
Kedua, pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kelancaran distribusi bahan pokok. “Kami minta kolaborasi dengan kepolisian untuk mencegah penimbunan yang bisa mengganggu distribusi. Kondisi infrastruktur jalan juga harus diperhatikan, jika ada kerusakan atau longsor, segera diperbaiki dan buka jalur alternatif,” kata Safrizal.
Ketiga, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah daerah diminta untuk secara rutin menggelar operasi pasar murah. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya membuka kemudahan izin investasi di sektor industri.
“Industri adalah sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan. Meskipun sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah penopang utama ekonomi Aceh, namun sektor industri memberikan dampak yang lebih cepat terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Safrizal.
Untuk itu, ia mendorong sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan industri di Aceh. “Sinergi ini sangat penting agar kita bisa mempercepat proses pembangunan ekonomi Aceh,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Zulkifli, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran, serta sejumlah Kepala SKPA lainnya.
