MITRABERITA.NET | Setelah pelaksanaan Pilkada Aceh 2024, dinamika politik di Tanah Rencong terus bergerak secara dinamis. Saat ini, masyarakat Aceh masih menunggu penetapan dan pelantikan gubernur serta wakil gubernur Aceh definitif.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan pemerintahan transisi dapat menyinergikan program pembangunan Aceh tahun 2025, yang nantinya akan diteruskan oleh pemerintahan yang baru.
“Setidaknya, diperlukan penyesuaian antara visi dan misi program pembangunan dengan rencana kerja gubernur dan wakil gubernur Aceh definitif,” kata Pengamat Politik Dr Usman Lamreung, Kamis malam 26 Desember 2024.
Menurutnya, hal tersebut juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah transisi di bawah Pj Gubernur Safrizal ZA, yang akan memimpin hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi Pj Gubernur Aceh untuk berkomunikasi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih, guna menyelaraskan program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang,” katanya.
Namun, Usman Lamreung menyayangkan koordinasi yang terhambat karena saat ini Kepala Bappeda Aceh ditunjuk sebagai Pj Bupati Pidie Jaya, yang berpotensi mengganggu komunikasi dengan tim calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.
“Untuk itu, Pj Gubernur harus segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda agar proses sinkronisasi visi dan misi calon gubernur terpilih dapat dilakukan dengan cepat dan efektif,” katanya.
“Penunjukan Plh Kepala Bappeda ini sangat mendesak, karena akan menjadi jembatan penting dalam menyelaraskan program dan visi pemerintah mendatang,” tegasnya.
