MitraBerita | Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara tegas mendesak Penjabat (Pj) Bupati Bireuen untuk segera mengambil tindakan konkret untuk menghentikan aktivitas galian C ilegal yang semakin marak di wilayah tersebut.
Desakan ini mencuat sebagai respons terhadap kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari aktivitas ilegal yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah terhadap aktivitas galian C ilegal.
“Kita minta Pj Bupati Bireuen untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas galian C ilegal dan mendorong pengusaha untuk mengurus izin agar tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin 19 Agustus 2024.
SAPA mengingatkan Pj Bupati Bireuen tentang kewajiban menegakkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Regulasi ini mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin resmi dan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Pelanggaran terhadap aturan ini berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat.
“Aktivitas galian C ilegal di Bireuen sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menurut SAPA,” ungkapnya.
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tidak terkendali dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang, yang pada gilirannya akan merusak lahan pertanian, infrastruktur, dan membahayakan nyawa penduduk setempat.
Fauzan Adami mengingatkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
“Diam terhadap kerusakan lingkungan adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat dimaafkan. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakannya,” tambahnya.
SAPA berharap Pj Bupati Bireuen segera melakukan penertiban dan penindakan terhadap para pelaku galian C ilegal serta memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah rawan penambangan liar.
Fauzan menegaskan bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab harus berani mengambil sikap tegas demi melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.
Sebelumnya, SAPA juga mendesak agar proyek Tebing Sungai Peudada dihentikan sementara sampai izin galian C yang sah dikeluarkan, karena diduga kontraktor Mukhlis Takabeya menggunakan material ilegal.
Dugaan tersebut menyebutkan bahwa galian C ilegal diambil dari kawasan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan dibawa ke proyek pembangunan bangunan perkuatan Tebing Sungai Krueng Peudada yang dikerjakan oleh CV. Eshan Construction dengan anggaran Rp12,4 miliar dari APBA Tahun 2024.
Namun, hingga rilis berita kedua yang dikeluarkan oleh SAPA kepada awak media, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi dari sosok Mukhlis Takabeya yang dituduh menggunakan material ilegal.
