MITRABERITA.NET | Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dr. Usman Lamreung menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus bergerak cepat dari tataran wacana menuju eksekusi nyata dalam menjalankan program pembangunan daerah tahun 2026.
Pandangan itu disampaikan menanggapi pidato Bupati Aceh Besar dalam kegiatan Rencana Kerja (Renja) 2026, yang menekankan pentingnya menjadikan Renja bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi pedoman kerja nyata di lapangan.
Menurut Usman yang juga Akademisi Universitas Abulyatama, semangat Bupati Aceh Besar Muharram Idris patut diapresiasi, namun publik kini masih menunggu bukti, bukan lagi janji.
“Optimisme itu penting, tapi yang ditunggu masyarakat bukan sekadar wacana. Pemerintah punya banyak rencana besar, dari pariwisata, perumahan layak huni, hingga energi hijau. Tapi jika semua hanya berhenti di meja birokrasi, publik akan kehilangan kepercayaan,” tegasnya, Kamis 16 Oktober 2025.
Program strategis seperti PLTB Jantho dan panas bumi Seulawah, kata Usman, memang menjanjikan nilai ekonomi tinggi. Namun tanpa pemerataan manfaat hingga ke tingkat gampong, konsep pembangunan untuk rakyat hanya menjadi jargon kosong.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya sistem evaluasi di tubuh pemerintah daerah. “Bupati sudah meminta OPD turun ke lapangan, itu langkah bagus. Tapi tanpa sistem evaluasi yang kuat dan transparan, kebijakan ini berisiko hanya menjadi rutinitas tanpa hasil nyata,” ujarnya.
Usman juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang disebut menjadi kendala sejumlah proyek. Menurutnya, isu ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan juga berkaitan dengan keadilan sosial dan kepercayaan publik.
“Kalau tidak dikelola secara transparan dan partisipatif, persoalan lahan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Masyarakat harus diajak bicara sejak awal agar tidak muncul konflik dan kecurigaan,” jelasnya.
Usman menegaskan, pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas, tahapan terukur, dan laporan progres yang terbuka untuk publik. Transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci menjaga kepercayaan.
“Sekarang masyarakat sudah lelah dengan janji. Yang mereka tunggu adalah bukti nyata bahwa arah pembangunan Aceh Besar benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” tuturnya.
Sebagai rekomendasi, Usman mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan program-program dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal.
“Jangan sampai terlalu fokus pada proyek besar, tetapi melupakan masalah-masalah dasar yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
