MITRABERITA.NET | Pemerataan ekonomi harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional, bukan semata mengejar pertumbuhan angka-angka makro.
Hal tersebut disampaikan Dr. Amri SE, MSi, Pengamat Ekonomi dan Bisnis yang juga Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, menanggapi pertanyaan Wartawan MITRABERITA.NET, Ahad malam 27 April 2025.
Menurut Dr. Amri, tujuan pembangunan ekonomi sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, realitas saat ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup lebar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, Gini Rasio Indonesia tercatat pada angka 0,381, menandakan bahwa kekayaan nasional masih terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
“Kita bisa lihat dari angka gini rasio tersebut, bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Ini menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi,” ujar Dr. Amri.
Pakar ekonomi itu menilai, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Dengan model koperasi yang berbasis komunitas, pemerataan ekonomi dapat dimulai dari level desa hingga ke tingkat provinsi dan nasional.
“Koperasi itu adalah sokoguru perekonomian bangsa, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Koperasi Merah Putih membawa semangat itu, dan menjadi instrumen nyata untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” lanjutnya.
Secara khusus untuk Aceh, Dr. Amri mendorong agar program Koperasi Merah Putih disambut dengan serius. Dengan memperkuat koperasi di tingkat gampong (desa), maka masyarakat Aceh akan lebih merasakan langsung “kue” pembangunan 79 tahun Indonesia merdeka.
Lebih jauh, Dr. Amri menekankan bahwa keberadaan koperasi di desa dapat menjadi alat pemutus rantai kemiskinan dan praktik rentenir yang masih banyak terjadi di pelosok desa.
“Di Aceh sendiri ada 6.497 gampong. Jika jumlah Koperasi Merah Putih itu berkembang dengan baik, cita-cita menuju Indonesia Emas atau Indonesia yang maju dan sejahtera, bukan lagi mimpi,” imbuhnya.
Dr. Amri kembali menambahkan bahwa koperasi memiliki keunggulan dibandingkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu sebabnya ia mendukung penuh program Koperasi Merah Putih.
“Kalau BUMDes hanya berorientasi pada visi bisnis, koperasi menggabungkan visi bisnis dan misi sosial. Ini membuat koperasi lebih relevan untuk membangun ekonomi masyarakat kalangan bawah yang selama ini hidup morat-marit,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan satu desa satu koperasi. Aceh, menurutnya, harus merespons program ini dengan baik agar gerak pembangunan daerah selaras dengan agenda nasional.
Selain itu, visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-Fadhlullah, harus disesuaikan dengan program program nasional atau dikenal dengan Astacita Presiden Prabowo.
Sinergi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat ini dinilai sangat penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan harmonis dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh.
“Kalau ini bisa diwujudkan, maka impian besar kita menuju Indonesia maju akan segera menjadi kenyataan. Aceh tentunya akan keluar dari jurang kemiskinan sebagaimana harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Aceh,” demikian, tutup Dr. Amri.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
