MITRABERITA.NET | Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di Aula Balai Kota, Rabu (11/2/2026).
Forum ini diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal, camat, imum mukim, keuchik, akademisi, organisasi profesi, hingga perwakilan masyarakat. Turut hadir Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan momentum strategis dalam memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan efektif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, RKPD 2027 memiliki posisi penting sebagai tahapan implementasi visi dan misi pembangunan daerah sekaligus menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan riil masyarakat yang terus berkembang.
Ia menyebutkan, sejalan dengan dinamika pembangunan perkotaan dan berbagai tantangan yang dihadapi, arah kebijakan RKPD Banda Aceh 2027 difokuskan pada peningkatan layanan infrastruktur dasar, optimalisasi sumber daya, serta penguatan kemitraan pembangunan.
“Arah kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim,” ujar Illiza.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan lima isu strategis dalam RKPD 2027, yakni peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan daya saing ekonomi berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal, penguatan nilai-nilai Islami dan budaya, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
Illiza menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengedepankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Kota Banda Aceh, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang mencapai angka 89,95. Capaian tersebut disebut sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Banda Aceh tercatat sebesar 5,45 persen dan menunjukkan tren penurunan positif. Meski demikian, pemerintah kota menilai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Illiza turut menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi pada Bappeda Kota Banda Aceh, Roni, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran, serta program pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2027. Proses penyusunan perencanaan partisipatif selanjutnya akan dilanjutkan melalui forum Musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga kota, termasuk mengakomodasi usulan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui Musrena.
Forum konsultasi publik RKPD kali ini diikuti sekitar 250 peserta yang berasal dari unsur Forkopimda, OPD, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, hingga media.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta juga menerima pemaparan dari Bappeda Aceh terkait arah kebijakan pembangunan dalam RKPA 2027 serta pemaparan dari Bappeda Kota Banda Aceh mengenai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan konstruktif, termasuk penyesuaian data lapangan, identifikasi isu strategis, serta penyusunan program pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kota Banda Aceh ke depan. []
