MITRABERITA.NET | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024.
Prestasi ini menandai keberhasilan Pemkab Aceh Besar mempertahankan status WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut selama 13 tahun terakhir.
Penyerahan LHP dilakukan secara resmi oleh Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh, Andri Yogama, kepada Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Abdul Muchti.
Penyerahan itu dilakukan pada Jumat 23 Mei 2025, di Aula Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh. Penyerahan ini turut diikuti oleh tiga kota dan 12 kabupaten lainnya di Provinsi Aceh.
Dalam sambutannya, Andri Yogama menegaskan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan.
“Kewajiban kepala daerah dalam menyusun laporan keuangan sangat penting sebagai gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah. Terima kasih atas kerjasama dalam membangun negara,” katanya.
Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menilai keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras serta sinergi antara pemerintah, DPRK, dan seluruh elemen masyarakat.
“Ini menunjukkan komitmen kita dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan menjaga integritas dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan keharmonisan dan kolaborasi yang terjalin kuat antara legislatif dan eksekutif.
“Capaian WTP ke-13 ini merupakan hasil dari sinergi dan kerjasama intens antara eksekutif dan legislatif. Ini akan terus kita jaga demi kemajuan Aceh Besar,” katanya.
