MITRABERITA.NET | Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, pelaksanaannya tidak serta-merta dilakukan karena pemerintah masih harus menghitung kebutuhan anggaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal negara.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat persiapan program tersebut, sekaligus memastikan penerapannya dilakukan melalui tahapan yang terukur. Arahan itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo mengenai rencana pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung sejumlah komponen pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di PTN.
Perhitungan tersebut meliputi penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) melalui jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional perguruan tinggi.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hasil kajian itu menjadi bahan untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus mempertimbangkan berbagai kemungkinan skema pelaksanaan.
Menurut Brian, perhitungan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah perlu memastikan kebijakan dapat diterapkan secara terukur dan berkelanjutan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Untuk memperdalam perhitungan, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelasnya.
Tim khusus itu ditargetkan menghasilkan perhitungan yang lebih matang serta menyusun tahapan pelaksanaan program. Brian memperkirakan proses pendalaman kajian tersebut berlangsung sekitar dua minggu hingga satu bulan.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Setelah kajian rampung, hasilnya akan kembali dilaporkan kepada Presiden untuk menentukan langkah dan tahapan berikutnya. Keputusan pelaksanaan program pendidikan gratis di PTN akan disusun berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan pembiayaan dan kesiapan fiskal negara.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
