MITRABERITA.NET | Suara lantang kembali datang dari Aceh setelah banjir besar melumpuhkan puluhan kecamatan, menghancurkan infrastruktur, dan memutus akses ribuan warga ke bantuan.
Aktivis Referendum Aceh 1999, Darnisaf Husnur atau Bang Saf, menyerukan agar pemerintah pusat mengambil langkah luar biasa dalam menangani bencana yang disebutnya sebagai salah satu yang terburuk dalam dua dekade terakhir.
Dalam wawancaranya bersama MITRABERITA.NET, Bang Saf menyebut respons pemerintah pusat sangat lambat, tidak terkoordinasi, dan jauh dari kata memadai untuk skala bencana yang terjadi.
“Ini bencana besar. Negara seharusnya hadir dengan kekuatan penuh. Jangan menolak bantuan internasional dan jangan ragu menetapkan status darurat bencana nasional,” tegasnya dengan suara bergetar menahan emosi.
Menurut Bang Saf, banyak wilayah pedalaman Aceh yang hingga kini masih terisolir. Warga telah berhari-hari bertahan tanpa listrik, tanpa akses komunikasi, bahkan tanpa makanan yang layak.
“Aceh ini negeri kaya. Puluhan tahun hasil minyak dan gas Aceh menghidupi negara. Tapi hari ini, masih ada warga yang kelaparan berhari-hari. Negara harus malu melihat keadaan ini,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah pusat terlalu percaya diri seakan mampu menangani bencana sendiri, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. “Ini soal nyawa manusia. Jangan korbankan rakyat hanya demi mempertahankan ego dan pencitraan.”
Sentil Wakil Rakyat Menghilang, Partai Politik Tutup Mata
Bang Saf juga tidak menahan kritik terhadap para wakil rakyat di Senayan maupun DPR Aceh yang dinilai minim kehadiran mereka di lokasi bencana.
“Ketika kampanye, mereka bisa datang siang malam ke kampung-kampung. Tapi saat rakyat terjebak banjir, banyak yang tidak terlihat batang hidungnya,” katanya.
Partai politik pun tak luput dari sorotannya. “Karena bukan musim kampanye, banyak yang diam saja. Padahal kader mereka di DPR harusnya turun langsung, bukan sekadar bawa satu kardus mi instan buat foto-foto,” kritiknya pedas.
Bang Saf menilai sinyal paling jelas bahwa pemerintah daerah kewalahan adalah ketika pemerintah kabupaten/kota mulai membuka donasi publik.
“Ini menunjukkan negara tidak mampu menangani bencana secara penuh. Kebijakan anggaran itu di pusat, bukan di daerah. Jangan semua beban ditimpakan kepada Aceh,” ujarnya.
Pria paruh baya itu juga mendesak pemerintah pusat mengalihkan anggaran besar negara untuk menangani bencana, bukan mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Di akhir wawancara, emosi Bang Saf tampak tak terbendung. Ia menyinggung kondisi daerah-daerah yang hingga kini belum bisa diakses karena jalan putus, jembatan rusak, dan jaringan yang belum pulih.
“Banyak teman-teman kami di daerah itu belum makan cukup selama beberapa hari. Mereka terisolir. Ini menyakitkan,” ujarnya sambil menitikkan air mata.
Bang Saf menegaskan kritiknya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menggugah negara agar bertindak cepat dan total.
“Kalau negara memang tak sanggup mengurus Aceh dalam situasi seperti ini, biarkan saja kami mengurus diri sendiri. Lepaskan saja Aceh,” tutupnya.
Penulis: Hidayat Pulo | Editor: Redaksi
