MITRABERITA.NET | Pemerintah Aceh bergerak cepat mengantisipasi potensi krisis pasokan daging pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sentra peternakan di Aceh.
Gangguan terhadap produksi lokal mendorong Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis hingga ke tingkat pusat guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang tradisi Meugang.
Dalam sepekan terakhir, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah melakukan serangkaian pertemuan intensif dengan kementerian terkait di Jakarta.
Salah satu agenda penting berlangsung pada Senin 19 Januari 2026, ketika Gubernur Aceh bertemu langsung dengan Menteri Perdagangan RI, Dr. Budi Santoso, M.Si, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST.
Pertemuan itu secara khusus membahas strategi pemenuhan kebutuhan daging di Aceh yang dipastikan terganggu akibat dampak bencana alam. Banjir dan longsor tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor peternakan yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan daging lokal.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah menjamin ketersediaan daging bagi masyarakat Aceh agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
“Akibat bencana, pasokan daging lokal dipastikan terganggu. Karena itu, Pemerintah Aceh mengambil langkah antisipatif agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan tertulis kepada media, pada Rabu 21 Januari.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Aceh telah meminta Perusahaan Pembangunan Aceh (PEMA) untuk berkoordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya menyangkut kuota dan izin impor daging.
Saat ini, PEMA disebut tengah melakukan sejumlah pertemuan dengan kementerian/lembaga guna mempercepat proses tersebut.
Untuk pemenuhan kebutuhan daging tahun 2026, terutama menghadapi momentum Meugang yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi bagi masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh menyiapkan skema business to business (B to B).
Mekanisme ini akan melibatkan BUMN atau perusahaan swasta nasional yang telah mengantongi kuota impor daging dari pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai lebih cepat dan fleksibel dalam menjamin pasokan, tanpa harus menunggu proses birokrasi yang berlarut-larut, mengingat kebutuhan masyarakat bersifat mendesak.
Berdasarkan proyeksi Pemerintah Aceh, kebutuhan daging di Aceh pada tahun 2026 mencapai sekitar 9.618 ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan pada momen Meugang saja rata-rata mencapai 1.000 hingga 1.500 ton setiap kali pelaksanaan, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan harian rumah tangga serta sektor usaha sepanjang tahun.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemulihan pascabencana terus dilakukan secara paralel di bawah supervisi intensif Pemerintah Pusat. Upaya ini tidak hanya menyasar pemulihan fisik, tetapi juga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pangan strategis.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan bergotong royong menghadapi masa pemulihan pascabencana.
“Pemerintah berharap semua pihak terus bersama-sama mendukung upaya pemulihan ini demi Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana,” tutup Muhammad MTA.
Editor: Redaksi
