MITRABERITA.NET | Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad (8/3/2026).
Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai bagian dari percepatan program penyediaan hunian rakyat melalui Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Proyek pembangunan rusun ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan untuk menghadirkan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, proyek tersebut dapat dimulai setelah melalui proses persiapan yang relatif cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pengembang dan lembaga pembiayaan.
“Kami mengapresiasi kerja keras tim dari Lippo Group dan Danantara Indonesia serta tim PKP yang dalam waktu sekitar dua bulan mempersiapkan proyek ini hingga dapat dimulai hari ini,” ujar Maruarar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, atas kontribusi dan dukungannya terhadap pengembangan perumahan rakyat di Indonesia.
Menurut Maruarar, sebelum pembangunan dimulai, pemerintah terlebih dahulu memastikan kepastian hukum proyek dengan melakukan konsultasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan guna memastikan kesiapan lahan dan dukungan kebijakan.
“Saya datang langsung ke KPK untuk memastikan semuanya clear and clean sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membeli, bagi perbankan, serta bagi para pengembang,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian secara vertikal dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan jumlah unit rumah yang dapat dibangun.
Dari lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, proyek rusun subsidi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 141.000 unit hunian.
“Jika dibangun rumah tapak, mungkin membutuhkan sekitar 1.200 hektare lahan. Dengan pembangunan vertikal, penggunaan lahan menjadi jauh lebih efisien,” kata Maruarar.
Selain proyek di Bekasi, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan hunian serupa di Depok. Pemerintah telah mengidentifikasi lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seluas sekitar 45 hektare yang berpotensi dibangun hingga sekitar 170.000 unit hunian.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung pembiayaan proyek pembangunan rusun tersebut.
“Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mendukung penuh proyek ini karena kami melihat ini sebagai proyek yang sangat baik dan memiliki dampak besar. Selain itu, BUMN karya juga dapat berkolaborasi bersama kontraktor swasta dalam pembangunan,” ujar Rosan.
Pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perkotaan. []
