MITRABERITA.NET | Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena yang menurutnya semakin mencolok di lingkungan penegakan hukum, yaitu selektivitas dalam penanganan kasus korupsi.
Ia menilai, banyak kasus besar yang menyangkut kerugian negara justru terlewatkan oleh penegak hukum, sementara tokoh-tokoh yang bersikap kritis justru dikriminalisasi.
Dalam pidatonya pada acara peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad 27 Juli 2025, Djarot mencontohkan beberapa kasus yang menurutnya luput dari jerat hukum.
“Kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan, banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu,” kata Djarot.
“Kasus korupsi segede gajah lewat,” ungkapnya seperti disadur dari media iNews.id.
Djarot juga menyinggung perlakuan yang menurutnya tidak adil terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang baru saja divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus suap PAW anggota DPR.
“Yang mengkritik, yang berbeda, dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara. Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, cari sampai ketemu, masukkan penjara,” sindirnya.
Dalam narasi politik yang sarat simbol, Djarot bahkan mengutip pepatah lama sebagai sindiran terhadap kondisi hukum di Indonesia yang menurutnya absurd.
“Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan.”
Djarot juga menggarisbawahi tentang pentingnya integritas dalam kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh secara sah, bukan melalui cara-cara koruptif.
“Jadi, boleh orang itu punya kekuasaan. Boleh, asalkan itu dicapai secara konstitusional dan secara demokrasi. Boleh, orang itu kaya boleh, tapi jangan kaya karena korupsi. Bukan kaya karena nyolong duitnya rakyat,” katanya.
“Jangan kaya karena mengeruk sumber-sumber daya alam dan membikin rakyat menderita dan alam lingkungan dirusak,” kata Djarot menambahkan.
Pernyataan ini mencuat di tengah polemik yang berkembang terhadap penanganan kasus hukum sejumlah tokoh politik menjelang tahun-tahun krusial kontestasi politik.
Kecaman Djarot tak hanya mengandung muatan kritik internal terhadap lembaga penegak hukum, tapi juga menyiratkan kekhawatiran atas makin kaburnya batas antara penegakan hukum dan kepentingan kekuasaan.
Sementara itu, meskipun Hasto Kristiyanto telah divonis bersalah dalam kasus suap, majelis hakim menyatakan ia tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dakwaan tambahan yang sempat mencuat dalam proses persidangan.
Pernyataan Djarot menjadi sorotan penting dalam peta politik nasional, sekaligus mempertegas posisi PDIP dalam merespons perlakuan hukum terhadap kadernya di tengah ketegangan politik yang terus memanas.
Editor: Redaksi
