Pandangan Fraksi Golkar, PPP, PKB Terhadap Raqan RPJM Banda Aceh 2025-2029

Pandangan Fraksi Golkar, PPP, PKB Terhadap Raqan RPJM Banda Aceh 2025-2029. Foto: Humas DPRK Banda Aceh

MITRABERITA.NET | Sekretaris Fraksi Golkar, PPP dan PKB Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh M. Iqbal mengharapkan dalam pembahasannya Raqan RPJM nanti benar-benar fokus, karena Rancangan Qanun ini nantinya akan menjadi Qanun pertama yang menjadi pondasi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kota

Dalam hal ini fraksinya memberikan beberapa catatan diantaranya Prioritaskan program-program dalam rangka untuk penguatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM adalah fondasi utama untuk membangun Kota Banda Aceh yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Hal ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah kota melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pemerataan akses terhadap peluang pembangunan.

“Kita perlu komitmen agar tidak ada satupun anak Kota Banda Aceh yang tertinggal haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Iqbal dalam rapat Paripurna Dewan Jumat (19/07/2025).

Kemudian Implementasi Syariat Islam dan Transformasi sosial perlu dititikberatkan pada penguatan implementasi nilai-nilai dan pendidikan Islami, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, kerjasama regional, implementasi kota rendah karbon, pengembangan pertanian perkotaan dan peningkatan proporsi energi baru dan terbarukan termasuk kendaraan listrik.

“Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis meritokrasi, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil yang mampu berkolaborasi,” ujar M Iqbal

Lebih lanjut ia menyampaikan untuk pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan perlu diwujudkandengan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk peningkatan jalan kota menuju kondisi sangat baik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta ramah lingkungan, percepatan pembangunan dan integrasi transportasi, melanjutkan peningkatan ekonomi, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Kemudian pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota di seluruh kecamatan, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum serta penyediaan infrastruktur sumber daya air, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas perikanan termasuk penyediaan air bersih, serta infrastruktur untuk pengendalian banjir.” Tuturnya.