MITRABERITA.NET | Myanmar diguncang gempa bumi dahsyat pada Jumat 28 Maret 2025. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut menyebabkan kehancuran besar di berbagai wilayah, menghancurkan jalan, merobohkan monumen keagamaan, serta meruntuhkan gedung-gedung bertingkat.
Bencana ini menjadi pukulan berat bagi negara tersebut. Para ahli memperingatkan bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai puluhan ribu jiwa, mengingat kepadatan penduduk serta kondisi bangunan yang rentan di sekitar episentrum, yang berada di luar Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.
Menurut laporan The New York Times yang mengutip data dari Badan Geologi dan Pemetaan AS (USGS), jumlah korban tewas diperkirakan melampaui 10.000 orang.
Kerugian akibat gempa ini diperkirakan mencapai US$ 100 miliar (Rp 1.650 triliun), jauh lebih besar dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Myanmar yang hanya US$ 66 miliar.
Pemerintah militer Myanmar melaporkan bahwa sedikitnya 144 orang tewas dan 732 orang lainnya terluka di tiga kota yang terdampak, belum termasuk Mandalay.
Sementara itu, dampak gempa juga dirasakan hingga ke negara tetangga. Di Bangkok, Thailand, sebuah gedung 33 lantai yang sedang dibangun runtuh akibat guncangan. Sedikitnya delapan orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang.
Gempa susulan berkekuatan M 6,7 terjadi 11 menit setelah gempa utama, menambah kepanikan di kawasan tersebut. Getaran juga terasa hingga Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan China bagian selatan.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menetapkan Bangkok sebagai “daerah darurat” dan mengimbau warga untuk mengungsi dari gedung-gedung tinggi jika terjadi gempa susulan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengumumkan bahwa PBB telah mengalokasikan dana darurat sebesar US$ 5 juta untuk membantu Myanmar.
Presiden AS, Donald Trump, juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan. “Ini benar-benar buruk, dan kami akan membantu,” ujarnya dari Ruang Oval.
Namun, upaya bantuan terhambat oleh kondisi di Myanmar. Pemadaman listrik dan terputusnya jalur komunikasi membuat sulitnya penilaian kerusakan secara menyeluruh.
Junta militer yang berkuasa juga telah berulang kali membatasi akses internet dan media sosial, semakin mengisolasi negara tersebut dari dunia luar.
Bahkan sebelum gempa terjadi, sistem kesehatan Myanmar sudah dalam kondisi kritis akibat tindakan keras junta terhadap tenaga medis yang terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil.
