MITRABERITA.NET | Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru berlangsung satu hari di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 27 September 2025, langsung diwarnai kisruh.
Dua tokoh, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim diri sebagai ketua umum terpilih, memunculkan kembali bayang-bayang dualisme di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
Kisruh bermula saat Pimpinan Sidang Muktamar X, Amir Uskara, secara resmi mengumumkan Mardiono sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. Amir menyebut, Mardiono menjadi satu-satunya calon yang hadir dan mendapat dukungan dari 1.304 muktamirin pemilik suara.
“Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” ujar Amir dalam konferensi pers setelah sidang, Sabtu malam.
Mardiono mengaku penetapan tersebut dilakukan lebih cepat dari jadwal karena adanya potensi keributan. Berdasarkan AD/ART PPP, proses muktamar bisa dipercepat dalam kondisi darurat.
“Ini adalah langkah penyelamatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 AD/ART, keputusan bisa dipercepat ketika situasi sangat darurat,” tegas Mardiono, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Namun, keputusan ini langsung menuai penolakan. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy, menyebut klaim Mardiono tidak sah dan menuduhnya sebagai upaya memecah belah partai.
“Muktamar masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB. Klaim aklamasi pukul 21.22 WIB itu palsu, sepihak, dan tidak bertanggung jawab,” kata Romy melalui keterangan tertulis.
Sebagai tandingan, sebagian kader kemudian mengusung eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai ketua umum versi mereka. Situasi ini membuat Muktamar X PPP diwarnai tarik menarik kepemimpinan sejak hari pertama.
Bayang-Bayang Dualisme Kembali
Fenomena ini kembali mengingatkan pada sejarah panjang konflik internal PPP. Pada 2014, dualisme kepemimpinan pernah mengguncang partai menjelang Pilpres. Kala itu, Romy berseberangan dengan Ketua Umum Suryadharma Ali terkait dukungan pencalonan Prabowo Subianto.
Perseteruan berlanjut dengan munculnya dua kubu melalui muktamar berbeda, yakni kubu Romy di Surabaya dan kubu Djan Faridz di Jakarta. Dualisme itu baru berakhir setelah Mahkamah Agung pada 2017 menetapkan kepemimpinan Romy sebagai yang sah, pasca adanya Muktamar Islah pada 2016.
Kini, dengan saling klaim kepemimpinan antara Mardiono dan Agus Suparmanto, bayang-bayang dualisme kembali menghantui PPP, yang berpotensi melemahkan konsolidasi partai jelang agenda politik nasional ke depan.
Editor: Redaksi
