MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran dan peningkatan kinerja birokrasi bagi kesejahteraan rakyat Aceh.
Pesan itu disampaikan usai melantik sejumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Administrator Eselon II, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat sore 10 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Mualem –sapaan akrab Gubernur Aceh– menekankan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kehormatan pribadi, tetapi amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat.
“Perhatikan percepatan penyerapan anggaran secara efektif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Tantangan kita masih besar, pengangguran, stunting, dan percepatan realisasi program prioritas. Karena itu, bekerja harus ekstra, turun ke lapangan, pahami persoalan rakyat, dan carikan solusi nyata,” tegas Mualem.
Ia juga menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat dilakukan secara selektif dan transparan melalui mekanisme Baperjakat, agar birokrasi Aceh semakin dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman.
“Rotasi ini bukan seremonial. Kita ingin birokrasi yang cepat merespons kebutuhan rakyat. Pejabat harus menjadi teladan, menjaga integritas, disiplin, dan tanggung jawab,” ujarnya.
Mualem juga meminta pejabat yang baru dilantik untuk membangun tim kerja yang solid, memperkuat koordinasi antar instansi, serta menjaga prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.
“Sumpah jabatan yang saudara ucapkan adalah janji kepada Allah. Jalankan amanah ini dengan ketulusan, karena rakyat menunggu hasil kerja, bukan janji,” ujar Gubernur menegaskan.
Adapun para pejabat yang dilantik di antaranya: Syakir sebagai Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat; Syaridin sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh; Marthunis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
Selanjutnya, Marwan Nusuf sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh; Almuniza Kamal sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Edi Yandra sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
Kemudian, Dedy Yuswadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; Mahdi sebagai Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan T. Adi Darma sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penyegaran birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Penulis: Hidayat | Editor: Redaksi
