MITRABERITA.NET | Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mengharapkan dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, untuk merealisasikan pembentukan Dana Abadi bagi Kombatan dan Korban Konflik Aceh.
Inisiatif tersebut dinilai penting sebagai langkah berkeadilan dalam memperkuat rekonsiliasi dan memberdayakan masyarakat terdampak konflik di Tanah Rencong.
Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, dengan Menteri Hanif Faisol berlangsung di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Timur, Selasa 7 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu, Mualem menekankan bahwa dana abadi tersebut diharapkan menjadi instrumen nyata dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat pasca konflik, sekaligus mengelola lahan bekas konflik agar lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, agar Dana Abadi Kombatan dan Korban Konflik dapat diwujudkan sebagai langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pasca konflik di Aceh,” ujar Mualem.
Mualem menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak semata terkait aspek ekonomi, tetapi juga merupakan komitmen moral dan sosial untuk menjaga perdamaian dan keadilan bagi masyarakat Aceh, sejalan dengan semangat perjanjian damai yang telah menjadi fondasi pembangunan daerah.
Selain membahas soal dana abadi, Gubernur Aceh juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Instruksi Gubernur tentang Penataan dan Penertiban Perizinan Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan itu, kata Mualem, ditujukan untuk memperkuat tata kelola lingkungan, memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, dan mendukung investasi yang berwawasan hijau.
“Kami ingin memastikan seluruh kegiatan ekonomi dan investasi di Aceh berjalan secara tertib, adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak kepada rakyat dan lingkungan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan program REDD+ Carbon Aceh, yang diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Gubernur turut menegaskan komitmen Pemerintah Aceh terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa liar, khususnya gajah Sumatera, melalui kerja sama lintas lembaga antara dinas terkait dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Perlindungan hutan dan satwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua untuk menjaga warisan alam Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mualem juga mendorong percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas tambang rakyat di Aceh dapat dilakukan secara legal, tertib, dan ramah lingkungan. Ia turut menyinggung rencana proyek daur ulang tembaga dan lithium oleh PT Aceh Green Industri, yang menurutnya bisa menjadi contoh investasi hijau apabila dijalankan sesuai standar lingkungan hidup.
“Setiap langkah pembangunan di Aceh harus selaras dengan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu prinsip kami,” tegas Mualem.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut positif gagasan dan komitmen Gubernur Aceh tersebut.
“Kami melihat semangat kuat dari Pemerintah Aceh dalam membangun secara berkelanjutan. Kementerian LHK akan memberikan dukungan terhadap program-program yang sejalan dengan visi pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hanif.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian LHK, terutama dalam mengintegrasikan pembangunan hijau, keadilan sosial, dan perdamaian berkelanjutan di Bumi Serambi Mekkah.
Editor: Redaksi
