MITRABERITA.NET | Rencana pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program pemenuhan gizi nasional menuai perhatian berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai strategis, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil dan rawan bencana di Aceh.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan urgensi pengadaan 21.800 unit sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp42 juta per unit. Kendaraan tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menunjang operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, keberadaan kendaraan operasional menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi layanan gizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah dengan akses terbatas.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) periode 2026–2028, Amsal Alfian. Ia menilai pengadaan sepeda motor listrik sangat relevan dengan kondisi geografis Aceh.
“Aceh memiliki banyak wilayah terpencil, kawasan perbukitan, hingga daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Kehadiran kendaraan ini akan sangat membantu petugas di lapangan,” ujar Amsal, Ahad 12 April 2026.
Ia menjelaskan, tantangan distribusi layanan pemenuhan gizi di Aceh tidak hanya terkait jarak, tetapi juga kondisi medan yang kerap menjadi hambatan, terutama saat terjadi bencana alam. Dalam situasi tersebut, mobilitas yang cepat dan fleksibel menjadi kebutuhan utama.
“Pengadaan motor ini sangat dibutuhkan untuk mendukung distribusi Makan Bergizi Gratis ke daerah terpencil dan lokasi terdampak bencana di Aceh,” tegasnya.
Selain aspek aksesibilitas, penggunaan sepeda motor listrik juga dinilai sebagai langkah efisien dan berkelanjutan. Kendaraan berbasis energi listrik dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kelancaran distribusi hingga ke wilayah paling terpencil.
Dengan dukungan sarana transportasi yang memadai, diharapkan implementasi program tersebut dapat berjalan lebih optimal dan merata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. []
