ACEH dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Namun, ironisnya kekayaan tersebut belum mampu mengangkat taraf hidup masyarakatnya, yang kini masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Fenomena ini sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” atau “kutukan tambang,” di mana daerah dengan sumber daya alam melimpah justru kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan yang parah.
Sejarah pahit Arun di Kota Lhokseumawe menjadi bukti nyata bagaimana kekayaan alam ternyata tidak selalu membawa kemakmuran. Kini, proyek pengembangan gas di Wilayah Kerja (Blok) – A di Kabupaten Aceh Timur menghadapi tantangan serupa, yang jika tidak ditangani dengan serius, berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu.
Kenyataan Pahit di Blok A
Kegiatan eksploitasi minyak dan gas di Blok A yang dikelola PT Medco E&P Malaka hingga kini belum memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar. Minimnya pelibatan tenaga kerja lokal dan pengusaha skala kecil menjadi salah satu penyebab utama.
Padahal secara empirik dan teoritis, daerah yang sumberdaya alamnya sedang di eksploitasi berhak menerima manfaat terlebih dahulu dari pada daerah lain, dalam hal ini masyarakat desa lingkar tambang seperti di Kecamatan Julok, Indra Makmur, dan Nurussalam berhak mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan eksploitasi ini.
Sayangnya, masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton. Peluang kerja yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka malah banyak diberikan kepada pekerja dari luar daerah.
Kurangnya transparansi dan sulitnya akses informasi mengenai proses rekrutmen, menimbulkan kecemburuan sosial. Akibatnya, muncul aksi-aksi protes seperti demonstrasi, penghadangan truk kondesat, hingga kekerasan terhadap aset perusahaan.
Situasi ini tidak hanya memperburuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menghambat kelancaran investasi di sektor migas.
Selain itu, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan perusahaan lebih sering bersifat sementara. Bantuan yang diberikan tidak mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, minimnya pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat lokal sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di sektor migas, yang lokasinya ada di kampung mereka.
Mengapa “Kutukan Tambang” Terjadi?
Fenomena ini tidak lepas dari sejumlah faktor. Pertama, kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap kegiatan eksploitasi, mulai dari perencanaan hingga operasional.
Kedua, rendahnya komitmen perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia lokal. Ketiga, lemahnya pengawasan dan regulasi dari pemerintah daerah dalam memastikan perusahaan memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya.
Di sisi lain, kegiatan tambang sering kali meninggalkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Polusi udara, kebisingan, dan kerusakan lingkungan menjadi keluhan utama masyarakat sekitar.
Kondisi ini semakin diperparah oleh perilaku eksklusif para pekerja dari luar daerah yang menimbulkan gesekan sosial. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru merasa dirugikan oleh kehadiran tambang.
Strategi Melawan Kutukan Tambang
Untuk mengubah situasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
1. Optimalisasi Tenaga Kerja Lokal
Perusahaan seperti PT Medco E&P Malaka harus memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dari desa desa sekitar kegiatan, terutama untuk kategori tenaga kerja tidak terampil (unskilled) yang dapat mencapai 100%.
Sementara itu, untuk tenaga kerja terampil, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mendata dan melatih masyarakat lokal agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Pelatihan teknis dan keterampilan operasional harus menjadi fokus utama, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan migas.
2. Transformasi Program CSR
CSR tidak boleh lagi hanya bersifat “bantuan kasihan” (charity). Program CSR harus diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.
Misalnya, perusahaan dapat mendukung pendidikan vokasi, memberikan beasiswa, atau membantu pengembangan usaha mikro masyarakat sekitar tambang.
Selain itu, pola kemitraan dengan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa, seperti penyediaan makanan, peralatan kantor, atau jasa keamanan, harus ditingkatkan dan lebih terbuka.
3. Penguatan Regulasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memiliki peran kunci dalam mengelola hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Regulasi yang mewajibkan keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal harus segera dirumuskan dan ditegakkan.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak atau kemudahan perizinan kepada perusahaan yang berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal.
4. Pemulihan Lingkungan Hidup
Dampak negatif terhadap lingkungan juga harus menjadi perhatian utama. Perusahaan wajib mematuhi aturan lingkungan yang telah ditetapkan, seperti izin lingkungan yang mengatur pengelolaan dampak negatif dan positif kegiatan tambang.
Pemantauan dan evaluasi berkala oleh pemerintah dan masyarakat harus dilakukan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
5. Mediasi dan Dialog Terbuka
Untuk menghindari konflik berkepanjangan, dibutuhkan ruang dialog yang terbuka antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Forum ini dapat menjadi sarana untuk mencari solusi bersama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menilai kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban sosialnya.
Mewujudkan Berkah Tambang
Mengubah “kutukan tambang” menjadi “berkah tambang” bukanlah hal yang mustahil. Namun, hal ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Perusahaan harus memahami bahwa keberlanjutan usahanya bergantung pada hubungan yang harmonis dengan masyarakat.
Sementara itu, pemerintah harus berperan sebagai pengawas sekaligus fasilitator yang memastikan kepentingan masyarakat dan perusahaan dapat berjalan seimbang.
Jangan sampai kekayaan alam kita menjadi petaka di kemudian hari, seperti yang terjadi di beberapa negara kaya minyak seperti Venezuela, Nigeria, atau Angola, yang berakhir dengan buruk karena tidak mampu mengelola kekayaan alam mereka.
Jika kekayaan sumber daya alam dikelola dengan baik, Blok A tidak hanya akan menjadi sumber energi nasional, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aceh Timur dapat menjadi contoh bagaimana kekayaan tambang tidak lagi menjadi kutukan, melainkan berkah yang membawa manfaat bagi semua.
Ditulis oleh: Muhammad Nuraqi (Pemerhati Lingkungan, Aktivis Geurakan Rakyat Menggugat)
