MITRABERITA.NET | Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono angkat bicara soal percepatan pemilihan ketua umum dalam Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 27 September 2025.
Sejatinya, pemilihan ketum dijadwalkan berlangsung Ahad 28 September 2025. Namun, keputusan sidang menetapkan Mardiono sebagai ketua umum terpilih lebih cepat, dengan alasan adanya potensi keributan di arena muktamar.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dalam kondisi darurat. Ini kita anggap sebagai langkah penyelamatan,” kata Mardiono dalam konferensi pers, Sabtu malam.
Mardiono menegaskan, percepatan tersebut telah melalui mekanisme yang sah. Ia menyebut keputusan itu disepakati oleh mayoritas pemilik suara, termasuk 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan para ketua cabang se-Indonesia.
“Hampir 80 persen pemegang hak kedaulatan menyetujui langkah percepatan. Semua ini agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tegasnya, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Pimpinan sidang Muktamar X, Amir Uskara, juga menegaskan penetapan Mardiono dilakukan secara aklamasi. “Setelah saya bacakan, saya tanyakan apakah peserta setuju aklamasi untuk Pak Mardiono. Semua menyetujui, dan saya ketuk palu,” jelas Amir.
Meski demikian, Mardiono tidak menampik adanya “pihak-pihak lain” yang disebutnya membawa kepentingan politik tertentu hingga memicu kericuhan.
“Ada pihak yang secara ilegal menimbulkan keriuhan. Karena itu, pimpinan sidang dan ketua OC mengambil langkah cepat. Itu sah menurut AD/ART,” ujarnya.
Muktamar X PPP sempat diwarnai ketegangan hingga jatuh korban luka di kalangan kader. Mardiono mengaku prihatin dan memastikan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
“Ada beberapa kader yang sedang dirawat di rumah sakit, mengalami cedera di bagian kepala dan bibir. Tentu ini akan kami lanjutkan dengan proses hukum,” tegasnya.
Langkah percepatan pemilihan ketum ini menuai penolakan dari sebagian kader yang menilai keputusan tersebut tidak sah. Sebagian di antaranya bahkan menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum tandingan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dualisme kepemimpinan PPP, seperti yang pernah terjadi pada periode 2014–2017.
Editor: Redaksi
