MITRABERITA.NET | Kebijakan Pemerintah Aceh terkait peningkatan dana hibah untuk partai politik (parpol) tahun anggaran 2025 menuai gelombang kritik.
Pasalnya, anggaran hibah yang ditetapkan mencapai Rp29,34 miliar, naik lebih dari lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp5,3 miliar.
Berdasarkan keputusan tersebut, bantuan keuangan untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRA kini ditetapkan sebesar Rp10.000 per suara, meningkat drastis dari angka sebelumnya Rp2.000 per suara.
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, menilai kebijakan ini sebagai langkah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, kebijakan ini justru menambah kekecewaan publik.
“Seharusnya Pemerintah Aceh lebih peka. Rakyat membutuhkan solusi untuk pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi. Bukan malah menghamburkan APBA untuk memperkaya partai politik,” tegas Fauzan, Selasa 16 September 2025.
SAPA menilai lonjakan dana hibah tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. Dana sebesar Rp29,34 miliar, menurut Fauzan, seharusnya dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan layanan publik.
“Kebijakan ini jelas mencederai rasa keadilan. Pemerintah seakan menutup mata terhadap penderitaan rakyat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada media ini.
SAPA mendesak Pemerintah Aceh untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut. Bahkan, organisasi ini juga meminta para ketua partai politik di Aceh menunjukkan sikap moral dengan menolak kenaikan dana hibah.
“Jika partai memang ingin menjaga martabat dan berpihak pada rakyat, mereka seharusnya menolak dana hibah yang terlalu besar ini,” tambah Fauzan.
Kontroversi ini diperkirakan akan terus mengemuka, mengingat publik menyoroti alokasi APBA yang dinilai lebih menguntungkan elite politik ketimbang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh.
Editor: Tim Redaksi
