MITRABERITA.NET | Lambannya penanganan bencana oleh pemerintah pusat di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, menuai gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Komite Peralihan Aceh (KPA).
Anggota KPA Tgk Di Bleu Wilayah Batee Iliek, Kabupaten Bireuen, Husnul Hidayat, menilai sikap pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan pudarnya nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam penanganan bencana.
Ia menegaskan, dalam bencana berskala besar seperti yang terjadi di Sumatera saat ini, pemerintah pusat seharusnya segera mengambil langkah cepat dan tegas dengan menetapkan status Darurat Bencana Nasional agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi.
“Tapi kenyataannya hingga saat ini pemerintah pusat terkesan tidak peduli dengan rakyatnya. Masa iya sih Pemerintah Pusat kalah cepat dengan artis dan influencer yang berhasil mengumpulkan donasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam waktu sangat cepat,” ujarnya.
Menurut Husnul Hidayat, jika pemerintah pusat benar-benar mengedepankan sisi kemanusiaan, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menetapkan status Darurat Bencana Nasional, bukan terjebak pada pembahasan regulasi yang justru memperlambat penanganan di lapangan.
“Karena bencana tidak kenal regulasi, kelaparan tidak menunggu kapan selesai rapat pimpinan, dan kematian tidak mengenal waktu. Presiden Indonesia jangan mengedepankan sisi ego kalau bicara soal bencana, utamakan dulu sisi kemanusiaan, tunjukkan bahwa Sila kedua Pancasila ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ itu belum mati,” katanya.
Ia bahkan menilai nilai kemanusiaan tersebut kini seolah menghilang dalam praktik bernegara, khususnya dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera.
“Terus terang saja, di sini saya melihat bahwa sisi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu sudah hilang di tubuh Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kami orang Aceh berulangkali dibuat kecewa oleh pemerintah pusat yang terkesan melihat Aceh hanya penting untuk menguras sumber daya alam saja,” ungkapnya.
Husnul juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menunggu Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan ketidakmampuan dalam menangani bencana di tingkat provinsi.
Menurutnya, karakter Mualem sebagai pemimpin lapangan membuatnya tidak mudah mengeluh meski menghadapi situasi darurat.
“Pemerintah pusat harus ingat, Mualem itu mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), orang lapangan yang tidak suka mengeluh. Yang beliau lakukan hanyalah melayani rakyat di tengah situasi mencekam dalam masa darurat bencana. Jangan menunggu Gubernur Aceh menyerahkan,” imbuhnya.
Ia juga mengutip pernyataan Gubernur Aceh kepada para kepala daerah bahwa tidak ada alasan untuk tidak berjuang membantu masyarakat kecuali mati.
“Kata-kata Mualem itu harusnya disimak oleh pemerintah pusat, bahwa Gubernur Aceh tidak akan pernah berhenti menangani bencana ini meskipun dengan segala keterbatasannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Husnul Hidayat mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menyesal di kemudian hari apabila kekecewaan rakyat terus menumpuk akibat lambannya respons negara dalam situasi krisis kemanusiaan.
“Dulu Aceh angkat senjata karena ketidakadilan yang dirasakan berkali-kali, bukan tidak mungkin pemberontakan di Sumatera bisa kembali terulang dengan skala yang lebih besar jika rakyat Sumatera terus dianggap hanya sebagai pelengkap,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
