MITRABERITA.NET | Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Pada Kamis 8 Mei 2025, Presiden memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda utama percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah strategis ini dipandang sebagai jawaban atas tantangan panjangnya rantai pasok dan masih kuatnya cengkeraman tengkulak, rentenir, serta pinjaman daring ilegal di tengah masyarakat.
Pemerintah berharap koperasi-koperasi tersebut nantinya akan menjadi tulang punggung ekonomi desa dan agen distribusi utama berbagai kebutuhan pokok.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan perkembangan signifikan dalam pembentukan koperasi ini. “Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus,” ujar Zulhas kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia mencatat bahwa hingga Kamis sore 8 Mei 2025, sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Zulhas menekankan pentingnya koperasi sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok dan bantuan pemerintah.
“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkapnya.
Koperasi-koperasi ini akan bermitra dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta menjalankan fungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih yang dipimpin oleh Menko Pangan guna memastikan pengawasan dan pendampingan intensif di lapangan.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli.
Sebagai puncak dari program ini, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat mulai beroperasi secara nasional pada tanggal bersejarah, 28 Oktober 2025. Tanggal ini dipilih sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Dukungan finansial pun telah disiapkan. Pemerintah mengalokasikan plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar untuk tiap koperasi.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulhas.
Dana tersebut akan dikelola secara profesional, dan koperasi akan didampingi agar mampu menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membayar angsuran pinjaman.
“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” tambahnya.
Langkah besar ini menandai era baru ekonomi kerakyatan, di mana desa dan kelurahan bukan lagi menjadi penonton, tetapi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintah optimis, Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan sistem distribusi yang adil, efisien, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Redaksi
