MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Komitmen ditegaskan Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purnawirawan) Sony Sonjaya, dalam kegiatan Konsolidasi Tata Kelola Program MBG Provinsi Aceh yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, pada Sabtu 17 Januari 2026.
Kegiatan konsolidasi ini dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah dan instansi vertikal, di antaranya Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BGN Regional Aceh Mustafa Kamal, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Program MBG dari 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh.
Dalam sambutannya, Sony Sonjaya menegaskan bahwa Program MBG tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“BGN berkomitmen meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Program ini menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan malnutrisi,” ujar Sony.
Selain berdampak pada sektor kesehatan, Sony menekankan bahwa Program MBG juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola dengan tata kelola yang tepat.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelaksana di daerah agar memperkuat rantai pasok berbasis lokal dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM sebagai penyedia utama bahan pangan.
“Program ini jangan hanya menjadi distribusi makanan. Kita ingin anggaran negara yang dikucurkan benar-benar berputar di daerah dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dalam paparannya, Sony Sonjaya juga mengungkapkan capaian nasional pelaksanaan Program MBG. Hingga 17 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi secara nasional mencapai 20.880 unit. Dari jumlah tersebut, Provinsi Aceh telah memiliki 553 SPPG yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, Aceh sudah mencapai 553 SPPG. Secara nasional tadi malam sudah 20.880 SPPG yang terverifikasi dan operasional,” ungkap Sony, seperti dilansir media Pikiran Rakyat.
Berdasarkan data sementara, Program MBG di Aceh saat ini telah menjangkau lebih dari 1,7 juta penerima manfaat setiap hari. Dengan asumsi indeks biaya sebesar Rp10.000 per porsi, maka anggaran yang beredar di Aceh mencapai sekitar Rp17,17 miliar per hari.
Besarnya nilai anggaran tersebut, menurut Sony, harus menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan pentingnya memastikan sumber bahan pangan berasal dari produsen lokal.
“Saya ambil contoh sederhana. Ketika menunya telur di Kabupaten Pidie, berarti dibutuhkan ribuan butir telur. Pertanyaannya, telur itu berasal dari mana? Apakah dari peternak lokal atau justru dari luar daerah?” tegasnya.
Sony menilai, jika pasokan bahan pangan masih bergantung pada daerah lain, maka dampak ekonomi Program MBG bagi masyarakat Aceh tidak akan optimal. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan Satgas MBG dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut di Aceh.
Editor: Redaksi
