MITRABERITA.NET | Kodam Iskandar Muda dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menjalin sinergitas untuk memperkuat pelaksanaan Zona Integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam kunjungan koordinasi kerja yang dilakukan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, bersama jajaran ke Markas Kodam IM pada Jumat 11 Juli 2025,
Rombongan disambut langsung oleh Pangdam IM, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal, di ruang kerjanya.
Pertemuan berlangsung hangat dan terbuka, menjadi momen strategis untuk mempererat kolaborasi lintas institusi negara, dengan fokus utama penguatan integritas dan tata kelola pelayanan publik yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pangdam IM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan menjelaskan bahwa Kodam IM terbuka terhadap kerja sama lintas lembaga, khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan militer.
“Kerja sama seperti ini sangat penting untuk menguatkan integritas kelembagaan. Kodam IM memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang adil dan efisien,” tegas Mayjen Niko.
Ia menambahkan, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari budaya kerja Kodam IM yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh, Dian Rubianty, mengapresiasi komitmen Kodam IM terhadap reformasi birokrasi, khususnya dalam implementasi program Zona Integritas.
Ia menyebut Kodam IM sebagai salah satu instansi yang telah menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan standar pelayanan publik.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi pengawasan dan pencegahan maladministrasi, serta dukungan terhadap pelayanan publik yang efektif, jujur, dan transparan,” ujar Dian.
Selain penguatan integritas, Ombudsman RI juga menyatakan dukungannya terhadap keterlibatan Kodam IM dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menekan angka kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Mayjen TNI Niko Fahrizal menegaskan komitmen Kodam IM untuk terus memperkuat sinergi dengan lembaga pengawas seperti Ombudsman, membuka ruang kritik dan masukan, demi memastikan setiap pelayanan publik berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keberhasilan tugas kami akan selalu dinilai dari dampak positif yang dirasakan rakyat,” ujarnya.
Editor: Tim Redaksi
