MITRABERITA.NET | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Acara tersebut berlangsung di dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), pada Rabu 9 Juli 2025 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Musrenbang ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan arah pembangunan Aceh lima tahun ke depan.
Hadir dalam acara ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, para anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota, ketua DPRK se-Aceh, pimpinan SKPA, tokoh masyarakat, ulama, dan kalangan akademisi.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menekankan bahwa RPJM Aceh 2025–2029 harus menjadi dokumen yang bukan hanya administratif, tetapi juga representatif atas realitas Aceh dan aspirasi masyarakat.
Ia memperkenalkan visi besar pembangunan lima tahun ke depan: “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang akan dijabarkan dalam sembilan misi strategis.
“RPJM ini tidak bisa disusun secara terpisah. Ia harus selaras dengan RPJMN nasional, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Hanya dengan keselarasan itulah, pembangunan bisa berjalan harmonis antara pusat dan daerah,” tegas Mualem.
Ketua DPRA Zulfadli menyatakan bahwa lembaga legislatif Aceh siap menjadi mitra aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pengawasan pembangunan.
Menurut Ketua DPRA, keberhasilan RPJM Aceh juga sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta dukungan regulasi yang berpihak pada rakyat.
“Kami di DPRA akan mengawal dan memastikan agar RPJM ini menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan,” ujar Zulfadli.
Ketua DPRA Zulfadli menegaskan bahwa kolaborasi seluruh elemen adalah kunci keberhasilan. “Kita ingin RPJM ini menjadi alat transformasi, bukan hanya formalitas. Kita ingin Aceh bangkit dengan kehormatan, kemandirian, dan semangat gotong royong,” tegas Zulfadli.
