MITRABERITA.NET | Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kesehatan dan sanitasi akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Regional BGN Provinsi Aceh Mustafa Kamal bersama seluruh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Petugas Lapangan Operasional (PLO) Gizi, dan PLO Akuntan di Aceh Singkil, Sabtu (14/3/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan sistem pengawasan program MBG pasca sejumlah kejadian menonjol yang sempat menjadi perhatian publik.
Dalam arahannya, Kepala Regional BGN Aceh menekankan pentingnya penegakan standar operasional dapur MBG guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.
Setiap dapur MBG, kata dia, wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta memastikan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfungsi sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat peringatan. Jika tidak segera diperbaiki, maka akan dilakukan penutupan sementara sampai seluruh standar dipenuhi,” tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG sekaligus memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan secara higienis dan aman.
Selain penegakan standar dapur, BGN juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap kualitas menu yang disajikan kepada penerima program. Petugas lapangan diminta melakukan evaluasi siklus menu secara berkala setiap dua minggu.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara menu yang disajikan dengan perencanaan gizi yang telah ditetapkan, petugas gizi diwajibkan segera melaporkan kepada kepala SPPG untuk ditindaklanjuti.
BGN juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam pelaksanaan program MBG. Seluruh tim pelaksana di daerah diminta aktif menyampaikan informasi positif mengenai layanan MBG melalui media sosial guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, langkah klarifikasi terhadap berbagai informasi yang tidak akurat atau hoaks terkait program MBG juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut.
“Penguatan komunikasi publik penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada aspek pengawasan, program MBG juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, BGN mendorong pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra penyedia bahan pangan dalam program MBG.
Melalui kemitraan tersebut, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat, BGN berharap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Redaksi
