MITRABERITA.NET | Situasi di Jalur Gaza kembali memanas. Israel secara terbuka mengultimatum warga Negara Palestina di Jalur Gaza untuk segera meninggalkan tanah kelahiran mereka sebelum 7 Oktober 2025.
Tenggat waktu itu disampaikan sebagai langkah terakhir sebelum militer Israel (IDF) sepenuhnya akan menduduki dan menguasai wilayah Negara Palestina yang sudah puluhan tahun mereka jajah.
Mengutip Times of Israel, ultimatum dua bulan itu diberikan bertepatan dengan peringatan dua tahun serangan Hamas terhadap Israel pada 2023 lalu.
Sumber pejabat senior Israel yang enggan disebut namanya mengungkapkan, seluruh warga sipil Gaza akan diarahkan untuk mengungsi ke wilayah selatan.
Setelah itu, IDF berencana melancarkan operasi militer besar-besaran yang disebutnya sebagai “serangan darah” untuk membasmi seluruh anggota pejuang kemerdekaan Palestina yang tersisa.
Rencana yang telah disetujui kabinet Israel itu bukan sekadar operasi militer biasa. Setelah pengambilalihan selesai, IDF bahkan disebut akan terus bergerak ke wilayah-wilayah Gaza yang belum mereka kuasai.
Saat ini, Israel mengklaim telah menguasai 75 persen Jalur Gaza, sementara sisanya diyakini sebagai lokasi sandera Israel yang ditahan pejuang Palestina.
Hampir dua juta penduduk Gaza kini terjebak di wilayah sempit yang tidak dikuasai zionis Namun, ultimatum Israel dibalas tegas oleh pejuang kemerdekaan Negara Palestina.
Mereka memperingatkan akan mengeksekusi sandera jika pasukan Israel terdeteksi semakin mendekat. Eskalasi ini membuat situasi semakin tegang, memperbesar risiko pertumpahan darah dalam waktu dekat.
Namun, rencana Netanyahu mendapat penolakan internal. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menilai pendudukan penuh terhadap Gaza akan menjadi langkah berisiko tinggi, baik secara militer maupun kemanusiaan.
“Nyawa para sandera akan terancam. Pasukan kita sudah lelah, peralatan butuh perawatan, dan risiko kemanusiaan terlalu besar,” tegasnya, seperti dikutip CNN.
Zamir memperkirakan, jika pendudukan tetap dilakukan, prosesnya akan memakan waktu 1–2 tahun dengan fase awal pertempuran intensif selama lima bulan.
Kecaman internasional pun mengalir deras. The Telegraph melaporkan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada Sabtu 9 Agustus 2025 untuk membahas rencana Israel tersebut.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai rencana ini hanya akan menambah daftar panjang korban sipil.
Sementara Jerman mengambil langkah nyata dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tersebut, meskipun Israel dengan mudah bisa mendapatkan senjata dari negara lain.
Krisis kemanusiaan di Gaza kini berada pada titik genting. Tenggat yang diberikan Israel dianggap banyak pihak sebagai bentuk pengusiran massal yang melanggar hukum internasional.
Dunia pun hanya mampu menonton, apakah diplomasi mampu menghentikan laju operasi militer ini, atau sejarah akan kembali mencatat salah satu eksodus terbesar dan paling berdarah di abad ini.
Editor: Tim Redaksi
