MITRABERITA.NET | Ketua Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) periode 2025-2030, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Illiza dalam pengukuhan dan rapat FKKA di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta unsur terkait lainnya.
Illiza menegaskan, FKKA bukan sekadar forum pengurus yang dikukuhkan, tetapi wadah bersama seluruh kabupaten/kota untuk membangun komunikasi, menyatukan kepentingan dan mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
“Bukan berarti yang tidak masuk di dalam pengukuhan ini tidak aktif di dalam forum. Seyogyanya forum ini seluruhnya adalah kegiatan kita bersama. Jadi semuanya bisa aktif untuk memanfaatkan Forum Komunikasi Kabupaten Kota ini,” kata Illiza.
Menurutnya, FKKA dibentuk pada 2008 sebagai respons atas kebutuhan memperkuat harmonisasi antardaerah, terutama setelah bencana tsunami. Saat itu, pengalaman pengelolaan pemerintahan di Kanada menjadi salah satu inspirasi dalam membangun forum komunikasi lintas kabupaten/kota di Aceh.
Illiza yang merupakan salah satu tokoh yang terlibat sejak awal pembentukan FKKA mengatakan, forum tersebut memiliki peran strategis dalam menyatukan pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan dan menjalankan program yang membutuhkan kolaborasi lintas wilayah.
Ia mencontohkan sejumlah program di Kota Banda Aceh yang kemudian diadopsi oleh daerah lain. Menurutnya, pola saling berbagi pengalaman dan program yang telah berhasil dapat mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
“Kalau sudah ada daerah kabupaten kota yang sudah baik di dalam tata kelola pemerintahan atau program-program yang bisa diadopsi atau diterapkan di daerah-daerah lain tentu ini akan lebih memudahkan kita,” ujarnya.
Dalam kepemimpinannya, Illiza juga akan memfokuskan agenda FKKA pada percepatan pemulihan 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi. Ia meminta adanya mekanisme koordinasi yang lebih jelas agar pemerintah daerah dapat mengetahui program, data, anggaran dan tahapan pembangunan yang disiapkan pemerintah pusat.
Menurut Illiza, selama ini informasi program pemulihan masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga sehingga pemerintah daerah terkadang kesulitan mendapatkan kepastian. Ia mengusulkan adanya pusat koordinasi atau sistem informasi terpadu yang dapat diakses pemerintah kabupaten/kota.
“Kita butuh di mana kita bisa mendapatkan informasi itu, di mana hal-hal yang memang masih butuh dukungan bagi daerah kabupaten kota lain sehingga koordinasi dan komunikasi kita menjadi lebih baik ke depan. Percepatan itu akan lebih mudah kita capai,” tegasnya.
Illiza juga menyinggung pentingnya kepastian dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Ia berharap pengalaman pemulihan pascatsunami dapat menjadi pembelajaran, terutama dalam hal perencanaan, kepastian waktu pembangunan dan pelibatan masyarakat agar program berjalan tanpa menimbulkan gejolak.
Selain pemulihan bencana, FKKA akan mendorong penguatan fiskal Aceh, termasuk percepatan kebijakan terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus). Illiza berharap skema pembagian dan pengelolaan anggaran ke depan dapat memberikan ruang lebih besar kepada kabupaten/kota sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota dilibatkan dalam setiap pembahasan kelembagaan maupun kebijakan baru yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan Aceh. Keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk membangun rasa memiliki serta menjaga kekompakan antardaerah.
Illiza menegaskan FKKA akan menjadi rumah bersama bagi seluruh kabupaten/kota di Aceh. Dengan semangat kolaborasi, ia berharap forum tersebut mampu memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mempercepat terwujudnya Aceh yang aman, damai, maju dan sejahtera.[]
