MITRABERITA.NET | Bencana banjir yang berulang dan meluas di Aceh kini tidak lagi sekadar persoalan alam, tetapi telah menjelma menjadi krisis multidimensi yang menghantam sendi ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Aceh.
Sedikitnya 18 kabupaten/kota terdampak secara langsung pada akhir 2025 lalu, memunculkan desakan agar Pemerintah Aceh segera meninjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2030 serta penataan kawasan strategis Aceh secara menyeluruh.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE, MSi, menilai bencana banjir yang terus berulang menandakan adanya persoalan serius pada pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), khususnya di wilayah hulu.
Menurutnya, tanpa pembenahan struktural di hulu sungai, Aceh akan terus berada dalam siklus bencana tahunan, terutama pada musim hujan antara bulan September hingga Desember setiap tahunnya.
“Masalah banjir Aceh tidak bisa dilepaskan dari kerusakan hulu DAS. Jika tidak dibenahi, bencana ini akan terus berulang dan masyarakat hidup dalam kondisi tidak tenang sepanjang hidupnya,” ujar Dr. Amri, Selasa 27 Januari 2026.
Menurutnya, rehabilitasi hulu DAS harus menjadi agenda prioritas melalui penanaman kembali vegetasi, penguatan tutupan hutan, serta pembangunan infrastruktur pengendali yang ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa pendekatan fisik semata tanpa pemulihan ekosistem hanya akan menjadi solusi jangka pendek.
Lebih jauh, Dr. Amri menilai fokus pemerintah yang saat ini lebih banyak diarahkan pada pembangunan hunian sementara (huntara) pascabencana perlu diimbangi dengan perencanaan infrastruktur jangka panjang. “Huntara penting, tetapi jauh lebih penting adalah mencegah bencana itu berulang,” tegasnya.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) itu juga menyoroti pentingnya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang saat ini harus memasukkan realitas daerah-daerah pascabencana. Penataan ruang, kata dia, tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan dan risiko bencana yang semakin nyata.
“RTRW Aceh harus menjawab kondisi faktual pascabencana. Kalau kawasan strategis bisa dibenahi secara maksimal, ini justru akan menjadi pintu masuk untuk mendongkrak kembali ekonomi Aceh,” ujarnya.
Menurut Dr. Amri, pemulihan ekonomi rakyat Aceh di 18 kabupaten/kota yang terdampak sangat membutuhkan pendekatan berbasis kebijakan yang matang. Itu sebabnya, ia mendorong Pemerintah Aceh membentuk think tank atau kelompok pemikir lintas sektor guna merumuskan strategi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kawasan strategis.
Dalam konteks lingkungan, Dr. Amri juga mengingatkan pemerintah agar lebih tegas dalam mengendalikan ekspansi sawit dan aktivitas pertambangan. Perluasan perkebunan sawit secara besar-besaran, termasuk untuk kebutuhan program B10, berpotensi mempercepat kerusakan hutan Aceh jika tidak dikendalikan secara ketat.
“Pemda Aceh harus tegas. Daerah mana yang boleh diberikan izin tambang dan mana yang tidak. Jangan ragu-ragu, karena dampaknya langsung ke bencana dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dr Amri juga mengingatkan bahwa keberhasilan visi dan misi kepemimpinan Aceh ke depan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menata ulang kawasan strategis, menjaga hutan, serta menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan.
“Yang harus kembali diingat, skala kerusakan akibat bencana yang terjadi pada akhir tahun 2025 itu lebih parah jika dibandingkan dengan bencana tsunami 2004 silam. Tsunami hanya meluluhlantakkan Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat, sementara bencana pada November 2025 itu memberikan dampak sangat besar di 18 kabupaten/ kota,” katanya.
Dr Amri menegaskan bahwa banyak sektor yang terdampak, khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor UMKM. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah cepat dan tepat. “Ini harus dibenahi dengan serius oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar kehidupan ekonomi dan bisnis masyarakat kembali menggeliat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, jika persoalan utama ini tidak segera diatasi, maka pertumbuhan ekonomi Aceh akan tersendat, pemerataan ekonomi (indeks gini ratio) akan naik, angka inflasi akan naik, angka kemiskinan bahkan mungkin bisa mencapai 40%, dan tingkat pengangguran terbuka akan naik atau tingkat kesejahteraan masyarakat akan jauh panggang dari api.
Dr Amri menegaskan bahwa kelima hal tersebut merupakan variabel utama untuk mengukur tingkat kesuksesan seorang pemimpin dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya.
Editor: Redaksi
